TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan mengevaluasi kabinet akan dilakukan secara menyeluruh, baik di bidang ekonomi maupun hukum. Tak hanya kementerian yang bermasalah, menteri yang berhasil juga tak luput dari evaluasi.
“(Reshuffle) tergantung evaluasi untuk performance kabinet ke depan, tentu waktu evaluasi setahun-setahun,” kata Kalla di kantornya, Jakarta, 20 Oktober 2015. Menurut Kalla, lembaga yang berhasil juga bisa dinilai. Dia mencontohkan kinerja KPK juga terus dievaluasi. “ Tidak ada suatu lembaga di dunia yang begitu banyak menangkap orang. Jadi, cukup keras tindakan KPK selama ini.”
Sebelumnya, Jusuf Kalla yakin kualitas pejabat di Indonesia semakin baik dengan banyaknya pejabat negara dan daerah yang ditangkap akibat kasus korupsi. Meskipun, kata dia, hal tersebut tak serta-merta menghilangkan praktek korupsi. "Bahwa masih ada, itu iya. Namun, kalau dibandingkan tatkala zaman 10-20 tahun lalu pasti lebih baik," ujar Kalla di kantornya, Jumat, 16 Oktober 2015.
Umur pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla hampir setahun. Pemerintahan ini sempat diwarnai ketegangan antara Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Kalla, di negara sebesar Indonesia ini, wajar apabila ada pejabat yang kurang baik dan perlu ditertibkan.
"Tak ada negara di dunia ini yang seratus persen bebas dari kasus-kasus hukum," ujar dia. Namun, Kalla memastikan kondisi hukum di Indonesia saat ini mengalami perbaikan. "Lihat 15 tahun terakhir pasti berkurang, jangan lihat negatifnya saja," ujar dia.
Menjelang setahun pemerintahan, Kalla berharap pertumbuhan ekonomi semakin meningkat ditopang dengan pertumbuhan industri dan kemudahan mencari pekerjaan. "Pertumbuhan lebih baik, lapangan lebih baik, industri lebih banyak dan Infrastruktur lebih banyak," ujarnya.
Baca juga:
Ditemukan, Ini Kisah Safira, Mahasiswi UI Saat Diculik
MAHASISWI UI HILANG: Ini Ciri-ciri Safira Permatasari
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran sebelumnya menilai pemerintahan kabinet kerja mendapat rapor merah dalam hal anggaran. Nilai merah pertama terkait dengan pengelolaan BUMN. Menurut Sekretaris Jenderal FITRA Yenny Sucipto, hal ini akibat suntikan dana Rp 68 triliun kepada BUMN yang secara tiba-tiba. Tanpa ada regulasi penyertaan modal, perlindungan laba yang ditahan, serta dividen yang disetor, Fitra menilai, ini potret bahwa Kementerian BUMN tidak membangun pengelolaan secara baik.
Poin merah berikutnya....
