Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

JK Soal Penilaian Kabinet: KPK Saja Dievaluasi

image-gnews
Jusuf Kalla. TEMPO/Subekti
Jusuf Kalla. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan mengevaluasi kabinet akan dilakukan secara menyeluruh, baik di bidang ekonomi maupun hukum. Tak hanya kementerian yang bermasalah, menteri yang berhasil juga tak luput dari evaluasi.

“(Reshuffle) tergantung evaluasi untuk performance kabinet ke depan, tentu waktu evaluasi setahun-setahun,” kata Kalla di kantornya, Jakarta,  20 Oktober 2015.  Menurut Kalla,  lembaga yang berhasil juga bisa dinilai. Dia mencontohkan kinerja KPK  juga terus dievaluasi. “ Tidak ada suatu lembaga di dunia yang begitu banyak menangkap orang. Jadi, cukup keras tindakan KPK selama ini.”

Sebelumnya,  Jusuf Kalla yakin kualitas pejabat di Indonesia semakin baik dengan banyaknya pejabat negara dan daerah yang ditangkap akibat kasus korupsi. Meskipun, kata dia, hal tersebut tak serta-merta menghilangkan praktek korupsi. "Bahwa masih ada, itu iya. Namun, kalau dibandingkan tatkala zaman 10-20 tahun lalu pasti lebih baik," ujar Kalla di kantornya, Jumat, 16 Oktober 2015.

Umur pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla hampir setahun. Pemerintahan ini sempat diwarnai ketegangan antara Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Kalla, di negara sebesar Indonesia ini, wajar apabila ada pejabat yang kurang baik dan perlu ditertibkan.

"Tak ada negara di dunia ini yang seratus persen bebas dari kasus-kasus hukum," ujar dia. Namun, Kalla memastikan kondisi hukum di Indonesia saat ini mengalami perbaikan. "Lihat 15 tahun terakhir pasti berkurang, jangan lihat negatifnya saja," ujar dia.

Menjelang setahun pemerintahan, Kalla berharap pertumbuhan ekonomi semakin meningkat ditopang dengan pertumbuhan industri dan kemudahan mencari pekerjaan. "Pertumbuhan lebih baik, lapangan lebih baik, industri lebih banyak dan Infrastruktur lebih banyak," ujarnya.

Baca juga:
Ditemukan, Ini Kisah Safira, Mahasiswi UI Saat Diculik
MAHASISWI UI HILANG: Ini Ciri-ciri Safira Permatasari  

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran  sebelumnya menilai  pemerintahan kabinet kerja mendapat rapor merah dalam hal anggaran. Nilai merah pertama terkait dengan pengelolaan BUMN. Menurut Sekretaris Jenderal FITRA Yenny Sucipto, hal ini akibat suntikan dana Rp 68 triliun kepada BUMN yang secara tiba-tiba. Tanpa ada regulasi penyertaan modal, perlindungan laba yang ditahan, serta dividen yang disetor, Fitra menilai, ini potret bahwa Kementerian BUMN tidak membangun pengelolaan secara baik.

Poin merah berikutnya....

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Anak Bung Karno: Pemerintahan Jokowi-JK Jauh dari Trisakti

25 Juli 2016

Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Pendiri Yayasan Bung Karno Rachmawati Soekarnoputri usai memberikan orasi ilmiah di Jakarta, 25 Juli 2016. ANTARA FOTO
Anak Bung Karno: Pemerintahan Jokowi-JK Jauh dari Trisakti

Selain ketergantungan pada utang luar negeri, Rachmawati juga mengkritik impor barang-barang dari luar negeri.


Kalla Terbahak-bahak Dituding Biang Gaduh: Kasihan Masinton

22 Desember 2015

Wakil Presiden Jusuf Kalla, memberikan keterangan kepada awak media seusai melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah petinggi grup Bank Dunia, di kantor Wakil Presiden, Jakarta, 12 November 2015. TEMPO/Imam Sukamto
Kalla Terbahak-bahak Dituding Biang Gaduh: Kasihan Masinton

Jusuf Kalla tertawa terbahak-bahak saat dituduh oleh Masinton Pasaribu sebagai biang kegaduhan di pemerintahan.


Istana Wapres: Masinton PDIP Justru Sumber Kegaduhan  

21 Desember 2015

Ketua Umum PMI Jusuf Kalla memberikan tanda kehormatan kepada Presiden Joko Widodo saat acara penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial kepada 893 Donor Darah Sukarela (DDS) 100 kali di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 18 Desember 2015. TEMPO/Subekti.
Istana Wapres: Masinton PDIP Justru Sumber Kegaduhan  

Tuduhan yang dilemparkan politikus PDIP, Masinton P, terhadap

Wakil Presiden M Jusuf Kalla justru membuat kegaduhan baru.


Kisah Menteri Susi, Datang ke Jokowi dengan Kepala Kosong

30 Oktober 2015

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti berjalan meninggalkan Istana Merdeka usai melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta, 16 September 2015. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Kisah Menteri Susi, Datang ke Jokowi dengan Kepala Kosong

Susi Pudjiastuti mengaku datang dengan kepala kosong saat bergabung dalam kabinet Jokowi


Setahun Jokowi, Pelayaran Rakyat Tagih Janji Tol Laut  

27 Oktober 2015

Presiden Joko Widodo didampingi Dirut Pelindo II R.J. Lino (kanan) meninjau perkembangan pembangunan tol laut di ruang Planning and Control Tower, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 17 Juni 2015. ANTARA/Widodo S. Jusuf
Setahun Jokowi, Pelayaran Rakyat Tagih Janji Tol Laut  

Jokowi dinilai prioritaskan pelayaran niaga modern dan pelabuhan besar, bukan ke kapal kayu tradisional.


Langkah Berat Etape Satu Jokowi-JK

26 Oktober 2015

Presiden Jokowi (kiri) berjalan meninggalkan ruangan bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla seusai menutup Asian African Summit 2015 di JCC, Jakarta, 23 April 2015. ANTARA/AACC2015/Panca Syurkani
Langkah Berat Etape Satu Jokowi-JK

Tahun pertama Kabinet Kerja banyak terbebani ketidakpastian perekonomian global.


Wawancara Jokowi: Terungkap, Ini Pukulan Terberat Presiden  

26 Oktober 2015

Presiden Joko Widodo . REUTERS/Beawiharta
Wawancara Jokowi: Terungkap, Ini Pukulan Terberat Presiden  

Kenapa Presiden Jokowi sepertinya membiarkan "perbedaan" antarmenteri secara terbuka?


Survei CSIS: Rakyat Ingin Kabinet Jokowi Dirombak

25 Oktober 2015

Presiden Joko Widodo melantik enam menteri baru di Istana Negara, Jakarta, 12 Agustus 2015. Menteri yang diberhentikan adalah Menteri Koordinator Perekonomian Sofjan Djalil, Menteri Koordinator Maritim Indroyono Susilo, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Tempo/Aditia Noviansyah
Survei CSIS: Rakyat Ingin Kabinet Jokowi Dirombak

Di survei CSIS, publik memilih kursi menteri Jokowi diberikan kepada kalangan profesional.


Survei: Rizal Ramli Paling Memuaskan Publik, Ini Rapor Puan

25 Oktober 2015

(kiri-kanan) Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, Menko Bidang Perekonomian, Darmin Nasution dan Menko Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta, 13 Oktober 2015. Rapat ini membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dalam RAPBN TA 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Survei: Rizal Ramli Paling Memuaskan Publik, Ini Rapor Puan

Yang menarik dalam survei setahun Jokowi-JK itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mendapat poin tertinggi dari masyarakat ketimbang Menteri Koordinator lainnya.


Setahun Jokowi: Kepuasan Atas Kerja Jokowi Hanya 50,6 Persen

25 Oktober 2015

Mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf dan Gerakan Mahasiswa Indonesia (GMI) berunjuk rasa memperingati setahun pemerintahan Jokowi-JK di Tangerang, Banten, 21 Oktober 2015. Mahasiswa menilai pemerintahan Jokowi-JK gagal dalam setahun Pemerintahannya. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Setahun Jokowi: Kepuasan Atas Kerja Jokowi Hanya 50,6 Persen

Kepuasan tertinggi publik terhadap kinerja pemerintah ada di bidang maritim.