Istana Wapres: Masinton PDIP Justru Sumber Kegaduhan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum PMI Jusuf Kalla memberikan tanda kehormatan kepada Presiden Joko Widodo saat acara penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial kepada 893 Donor Darah Sukarela (DDS) 100 kali di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 18 Desember 2015. TEMPO/Subekti.

    Ketua Umum PMI Jusuf Kalla memberikan tanda kehormatan kepada Presiden Joko Widodo saat acara penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial kepada 893 Donor Darah Sukarela (DDS) 100 kali di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 18 Desember 2015. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.COJakarta - Juru bicara Wakil Presiden, Husain Abdullah, mengatakan tuduhan yang dilemparkan politikus PDIP, Masinton P, terhadap Wakil Presiden M Jusuf Kalla justru membuat kegaduhan baru yang tidak perlu.

    "Masinton sebagai orang PDIP sebaiknya kembali masuk ke barisan atau merapatkan barisan. Jangan mengumbar pernyataan di luar dan menyerang eksekutif yang notabene diusung PDIP," kata Husain Abdullah di Jakarta, Minggu.

    Sebelumnya, Masinton melontarkan pernyataan yang mendesak Wakil Presiden Jusuf Kalla mundur karena dinilai sebagai sumber kegaduhan yang terjadi dalam kehidupan politik Indonesia saat ini. Masinton mencontohkan, dalam persoalan pengadaan listrik 35 ribu megawatt yang pernah dikritik Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, JK terlihat membela proyek tersebut. Begitu pula ketika Pelindo II digeledah Badan Reserse Kriminal Polri.

    BACA: Dinilai Sebagai Sumber Kegaduhan, JK Diminta PDIP Mundur

    Husein mengingatkan kegaduhan justru muncul pascaperombakan kabinet, seperti yang dicontohkan oleh Masinton sendiri soal listrik 35 ribu MW. Pak JK, tambah Husain, selaku Wapres yang mendampingi Presiden Jokowi harus bisa menjalankan program yang diamanahkan PDIP tersebut. Dan program listrik ini adalah program yang telah dicanangkan PLN.

    "Posisi Pak JK justru pasang badan agar program ini jalan. Kalau tidak jalan, bagaimana duet Jokowi-JK mempertanggungjawabkannya kepada rakyat dan PDIP yang mengusungnya?" kata Husain Abdullah.

    Terkait dengan persoalan Pelindo, Wapres JK hanya mengingatkan Polri agar bekerja sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi bahwa kebijakan jangan sampai dipidanakan, dan kasus yang ditangani jangan sampai gaduh. Sebaiknya diekspos ketika tahap penuntutan.

    "Kalau kasus Freeport, orang yang pertama meributkan agar Sudirman Said melapor ke MKD justru Masinton," kata Husain.

    Lebih lanjut, Husain menegaskan sampai saat ini JK tidak berubah, tetap sesuai janjinya mengabdikan diri untuk negara.

    "Yang ramai di luar hanyalah kecurigaan tak berbukti, dan upaya mencatut nama Pak JK dengan Presiden Jokowi," kata Husain.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tommy Soeharto dan Prabowo, Dari Cendana Sampai ke Pemerintahan

    Tommy Soeharto menerima saat Prabowo Subianto masuk dalam pemerintahan. Sebelumnya, mereka berkoalisi menghadapi Jokowi - Ma'ruf dalam Pilpres 2019.