Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Istana Wapres: Masinton PDIP Justru Sumber Kegaduhan  

image-gnews
Ketua Umum PMI Jusuf Kalla memberikan tanda kehormatan kepada Presiden Joko Widodo saat acara penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial kepada 893 Donor Darah Sukarela (DDS) 100 kali di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 18 Desember 2015. TEMPO/Subekti.
Ketua Umum PMI Jusuf Kalla memberikan tanda kehormatan kepada Presiden Joko Widodo saat acara penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial kepada 893 Donor Darah Sukarela (DDS) 100 kali di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 18 Desember 2015. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.COJakarta - Juru bicara Wakil Presiden, Husain Abdullah, mengatakan tuduhan yang dilemparkan politikus PDIP, Masinton P, terhadap Wakil Presiden M Jusuf Kalla justru membuat kegaduhan baru yang tidak perlu.

"Masinton sebagai orang PDIP sebaiknya kembali masuk ke barisan atau merapatkan barisan. Jangan mengumbar pernyataan di luar dan menyerang eksekutif yang notabene diusung PDIP," kata Husain Abdullah di Jakarta, Minggu.

Sebelumnya, Masinton melontarkan pernyataan yang mendesak Wakil Presiden Jusuf Kalla mundur karena dinilai sebagai sumber kegaduhan yang terjadi dalam kehidupan politik Indonesia saat ini. Masinton mencontohkan, dalam persoalan pengadaan listrik 35 ribu megawatt yang pernah dikritik Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, JK terlihat membela proyek tersebut. Begitu pula ketika Pelindo II digeledah Badan Reserse Kriminal Polri.

BACA: Dinilai Sebagai Sumber Kegaduhan, JK Diminta PDIP Mundur

Husein mengingatkan kegaduhan justru muncul pascaperombakan kabinet, seperti yang dicontohkan oleh Masinton sendiri soal listrik 35 ribu MW. Pak JK, tambah Husain, selaku Wapres yang mendampingi Presiden Jokowi harus bisa menjalankan program yang diamanahkan PDIP tersebut. Dan program listrik ini adalah program yang telah dicanangkan PLN.

"Posisi Pak JK justru pasang badan agar program ini jalan. Kalau tidak jalan, bagaimana duet Jokowi-JK mempertanggungjawabkannya kepada rakyat dan PDIP yang mengusungnya?" kata Husain Abdullah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Terkait dengan persoalan Pelindo, Wapres JK hanya mengingatkan Polri agar bekerja sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi bahwa kebijakan jangan sampai dipidanakan, dan kasus yang ditangani jangan sampai gaduh. Sebaiknya diekspos ketika tahap penuntutan.

"Kalau kasus Freeport, orang yang pertama meributkan agar Sudirman Said melapor ke MKD justru Masinton," kata Husain.

Lebih lanjut, Husain menegaskan sampai saat ini JK tidak berubah, tetap sesuai janjinya mengabdikan diri untuk negara.

"Yang ramai di luar hanyalah kecurigaan tak berbukti, dan upaya mencatut nama Pak JK dengan Presiden Jokowi," kata Husain.

ANTARA

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Danny Pomanto Hengkang dari NasDem ke PDIP, Ini Beberapa Kontroversi Wali Kota Makassar

29 hari lalu

Seorang bocah bersalaman dengan Walikota Makassar, Danny Pomanto saat mengunjungi rumah keluarga korban hilangnya AirAsia QZ 8501 di Jalan Baronang, Makassar, 30 Desember 2014. TEMPO/Iqbal lubis
Danny Pomanto Hengkang dari NasDem ke PDIP, Ini Beberapa Kontroversi Wali Kota Makassar

Wali Kota Makassar Danny Pomanto hengkang dari NasDem ke PDIP. Berikut beberapa kontroversi yang pernah menjeratnya.


Tips Selaraskan Hati dan Jiwa versi JK

37 hari lalu

ilustrasi meditasi (pixabay.com)
Tips Selaraskan Hati dan Jiwa versi JK

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan lelah adalah ketika hati dan pikiran tidak nyambung. Bagaimana penjelasannya?


SBY Berbagi 3 Memori Jadi Presiden, Tak Ingin Salahgunakan Kekuasaan

40 hari lalu

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpidato dalam peresmian Museum dan Galeri SBY*Ani di Pacitan. YouTube/Susilo Bambang Yudhoyono
SBY Berbagi 3 Memori Jadi Presiden, Tak Ingin Salahgunakan Kekuasaan

"Kami sungguh tidak ingin menyalahgunakan kekuasaan yang kami miliki," ucap SBY.


AHY Tiba di Pacitan, Bakal Resmikan Museum dan Galeri SBY-Ani di Hari Kemerdekaan

42 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) didampingi pengurus dan para kader Partai Demokrat saat memberikan tanggapan perihal putusan Mahkamah Agung (MA) tolak Peninjauan Kembali (PK) KSP Moeldoko di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat, 11 Agustus 2023. AHY juga menyampaikan bahwa putusan ini juga hadiah terindah ulang tahun ke-45 tahun. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
AHY Tiba di Pacitan, Bakal Resmikan Museum dan Galeri SBY-Ani di Hari Kemerdekaan

AHY bersama Annisa Pohan telah tiba di Pacitan sejak Selasa malam untuk meresmikan Museum dan Galeri SBY-Ani pada 17 Agustus 2023.


Sidang Tahunan MPR, Bambang Soesatyo Singgung Soal Perang Rusia-Ukraina

42 hari lalu

Sidang Tahunan MPR, Bambang Soesatyo Singgung Soal Perang Rusia-Ukraina

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyinggung soal Perang Rusia-Ukraina dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI.


SBY dan AHY Absen di Sidang Tahunan MPR RI, Ini Alasannya

42 hari lalu

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY menyampaikan keterangan pers terkait KLB Partai Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, Jumat, 5 Maret 2021. KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara diprakarsai oleh sejumlah kader yang telah dipecat Partai Demokrat, dengan salah satu tujuannya ingin melengserkan AHY dari ketua umum partai. ANTARA/Asprilla Dwi Adha
SBY dan AHY Absen di Sidang Tahunan MPR RI, Ini Alasannya

SBY dan AHY dipastikan tak hadir dalam sidang tahunan MPR RI hari ini. Keduanya sedang berada di Pacitan, Jawa Timur.


Respons Anies Baswedan Setelah Partai Golkar dan PAN Sebut Tidak Akan Mendukungnya di Pilpres 2024

48 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. ANTARA
Respons Anies Baswedan Setelah Partai Golkar dan PAN Sebut Tidak Akan Mendukungnya di Pilpres 2024

Golkar dan PAN secara terang-terangan sebut mereka tidak akan mendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Begini respons Anies.


Airlangga Pastikan Golkar Tidak Akan Dukung Anies Baswedan

56 hari lalu

Golkar 2 Agustus 2023
Airlangga Pastikan Golkar Tidak Akan Dukung Anies Baswedan

Menurut Airlangga, Golkar saat ini memasuki langkah terakhir


Ramai-ramai Tolak Rencana Munaslub Golkar

58 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) didampingi Sekjen Lodewijk Freidrich Paulus (kiri) dan Bendahara Umum Dito Ganinduto (kanan) melakukan pertemuan dengan jajaran ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi se-Indonesia di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali, Minggu 30 Juli 2023. Dalam pertemuan itu seluruh jajaran DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia menyatakan menolak isu musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) dan akan terus fokus memenangkan Golkar dalam Pemilu 2024 di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf
Ramai-ramai Tolak Rencana Munaslub Golkar

Isu munaslub Golkar mulai mereda. Sejumlah tokoh dan DPD se-Indonesia menyatakan penolakan rencana munaslub untuk ganti Airlangga Hartarto.


Ongkos Jadi Ketua Umum Golkar Rp 500-600 Miliar, Jusuf Kalla Ungkap Alasannya

58 hari lalu

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla saat memberikan keynote speech dalam Seminar Anak Muda untuk Politik di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 31 Juli 2023. Seminar yang dihadiri mahasiswa dari berbagai universitas ini menghadirkan sejumlah pembicara dengan materi perpolitikan kepada pemuda pemudi di Indonesia. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ongkos Jadi Ketua Umum Golkar Rp 500-600 Miliar, Jusuf Kalla Ungkap Alasannya

Jusuf Kalla megatakan untuk jadi seorang ketua umum Golkar dibutuhkan ongkos Rp 500-600 miliar. Apa alasan ongkosnya bisa segitu mahal?