TEMPO.CO, Jakarta-Putri Presiden Sukarno, Rachmawati Soekarnoputri, menilai pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla belum menjalankan konsep Trisakti. Padahal, selama kampanye 2014, ujar Rachmawati, Jokowi dan Jusuf Kalla berjanji akan menjalankan konsep Trisakti dalam pemerintahannya.
“Secara obyektif saya bilang (pemerintahan Jokowi-JK) belum dan masih jauh dari yang dicita-citakan Soekarno, yaitu Trisakti,” kata Rachmawati setelah menghadiri Dies Natalis Universitas Bung Karno yang ke-17 di Jakarta, Senin 25 Juli 2016. “Arah bangsa dan negara ini harusnya melaksanakan Trisakti."
Rachmawati, yang juga pendiri Universitas Bung Karno, menuturkan ada beberapa contoh yang dapat dijadikan bukti bahwa Trisakti tidak dijalankan oleh Jokowi-JK. Salah satunya, kata dia, adalah ketergantungan Indonesia pada utang luar negeri. “Kita belum ada kepribadian yang kuat,” ujar Rachmawati.
Selain ketergantungan pada utang luar negeri, Rachmawati juga mengkritik impor barang-barang dari luar negeri. Menurutnya, impor menjadi bukti bahwa pemerintah tidak bisa melaksanakan program ketahanan nasional. “Berdikari di bidang ekonomi itu non-sense,” katanya.
Dalam sambutannya di acara Dies Natalis yang juga dihadiri Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, Rachmawati menyebut Trisakti hanya bisa dijalankan jika konsitusi yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945. “Bukan UUD hasil amandemen yang tidak sesuai dengan falsafah Pancasila,” katanya disambut tepuk tangan undangan yang hadir.
Trisakti merupakan sebuah konsep yang diciptakan oleh Presiden Soekarno. Konsep tersebut terdiri dari tiga poin yaitu, berdaulat di bidang politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
ARDITO RAMADHAN | KUKUH
