TEMPO.CO, Jakarta - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masinton Pasaribu menyebut Menteri BUMN, Rini M. Soemarno layak untuk diganti apabila wacana kocok ulang kabinet jilid II di pemerintahan Jokowi-JK benar-benar terjadi.
"Kalau aku sih Menteri BUMN. Ukurannya kinerja. Kinerja dari Kementerian BUMN dengan anggaran yang sangat besar, itu jauh dari nawacita," kata Masinton kepada Tempo di kompleks parlemen Senayan pada Jumat, 16 Oktober 2015.
Nawacita yang dimaksud oleh anggota Komisi Hukum ini adalah kemampuan menteri dalam mengelola bidangnya dengan cara berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Serangan Masinton kepada Menteri Rini dikaitkan dengan pengelolaan BUMN yang selama ini menggunakan anggaran negara yang sangat besar namun dampaknya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Kalau BUMN kan kita bisa lihat kinerjanya secara makro. Dalam APBN tahun 2015 ini ada 39 perusahaan BUMN yang mendapat anggaran penyertaan modal negara. Dengan total nilai Rp 64.88 triliun. Jumlah yang sangat besar ini memang hasilnya nggak langsung sekarang, tapi rinciannya nggak berkaitan dengan rakyat secara langsung. Permodalan buat petani, nelayan, nggak ada," kata anggota DPR ini.
Masinton juga menyebut utang luar negeri BUMN juga besar. Padahal menurut Masinton seharusnya BUMN dibangun untuk mengelola aset negara untuk mendatangkan laba. Namun yang terjadi kondisi perekonomian terus melambat. "Belum lagi masalah utang ke luar negeri, ke Cina. Kemudian juga dengan anggaran yang sangat besar, Kementerian BUMN nggak ada road map untuk konsepsi tata kelola BUMN yang baik dan mendatangkan laba, untuk membiayai program-program untuk rakyat, jauh lah itu dari Nawacita," ujar Masinton.
Selain utang luar negeri yang banyak, Masinton juga menyebut program kereta cepat Jakarta-Bandung yang digagas Rini Soemarno belum menjadi jawaban dalam memenuhi kebutuhan rakyat.
"Memang kinerja BUMN itu jangka panjang. Tapi program Kementerian BUMN ini menggunakan anggaran yang sangat besar, dan tidak didorong untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi rakyat kecil. Toh sampai sekarang rakyat kesulitan mengakses BUMN misalnya bank negara," kata Masinton.
DESTRIANITA K
