Kasus Ahmadiyah, Ahok: SKB 3 Menteri Langgar UUD 1945  

Reporter

Warga berjaga di depan gang untuk menghalau jamaah ahmadiyah menuju Masjid Ahmadiyah untuk melakukan sholat Jumat di Jalan Bukit Duri Tanjakan Batu, Tebet, Jakarta, 10 Juli 2015. Warga menghalau jamaah Ahmadiyah untuk melakukan kegiatan ibadah di masjid Ahmadiyah yang telah disegel. TEmpo/M IQBAL ICHSAN

TEMPO.CO, Jakarta -Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menilai Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri soal eksistensi Ahmadiyah melanggar Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Basuki yang disapa Ahok, setiap Warga Negara Indonesia berhak menjalankan agamanya masing-masing. "Surat itu melanggar toleransi beragama di Indonesia," kata dia kepada Tempo, Kamis, 16 Juli 2015.

Ahok  berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E yang menyatakan setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Karena itu, Ahok setuju saja saat jemaah Ahmadiyah menggunakan rumahnya untuk tempat ibadah. Bahkan, dia mengizinkan untuk mengubah peruntukannya.

"Pokoknya tak ada yang bisa larang beribadah selama tak ganggu orang lain," kata Ahok.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, jemaah Ahmadiyah tidak boleh mengembangkan ajaran. Jika itu terjadi, jemaah harus dihentikan. Selain itu, kegiatan ibadah jemaah Ahmadiyah di perumahan yang menganggu masyarakat tak boleh dilakukan lagi.  "Seharusnya surat seperti itu tak ada lagi," kata Ahok.

Sebelumnya, Ahok mengizinkan rumah jamaah Ahmadiyah di Tebet untuk dijadikan tempat ibadah Ahmadiyah. Bahkan, Ahok sudah disposisi ke Dinas Penataan Kota untuk mengubah peruntukan rumah itu menjadi tempat ibadah. "Mereka tetap punya hak untuk beribadah kan," kata dia.

YOLANDA RYAN ARMINDYA

Baca juga:

Heboh, Tanpa Pakai Bra, Model Ini Dekati Paus Fransiskus
Kulit Pria Ini Jadi Hitam Usai Cangkok Hati Orang Hitam!






PGI Dukung Jokowi Hapus Larangan Pendirian Rumah Ibadah

17 hari lalu

PGI Dukung Jokowi Hapus Larangan Pendirian Rumah Ibadah

Persatuan Gereja Indonesia (PGI) mengapresiasi sikap dan komitmen Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam hal pembangunan rumah ibadah.


Jokowi Kritik Larangan Pendirian Rumah Ibadah: Konstitusi Tak Boleh Kalah oleh Kesepakatan

19 hari lalu

Jokowi Kritik Larangan Pendirian Rumah Ibadah: Konstitusi Tak Boleh Kalah oleh Kesepakatan

Jokowi mengkritik masih adanya larangan pendirian rumah ibadah, di saat konstitusi telah menjamin kebebasan beribadah dan kebebasan beragama.


Jokowi Sedih Pendirian Rumah Ibadah Dilarang: Sesusah Itukah Orang Beribadah?

19 hari lalu

Jokowi Sedih Pendirian Rumah Ibadah Dilarang: Sesusah Itukah Orang Beribadah?

Presiden Jokowi mengingatkan kepada kepala daerah bahwa kebebasan beragama dan kebebasan beribadah semua umat dilindungi konstitusi.


PPKM Dicabut, Menag Bilang Kapasitas Rumah Ibadah Kini 100 Persen

33 hari lalu

PPKM Dicabut, Menag Bilang Kapasitas Rumah Ibadah Kini 100 Persen

Jokowi telah mencabut PPKM per 30 Desember 2022, yang resmi menghapus aturan pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat.


Ridwan Kamil Tiba di Balai Kota Jakarta, Temui Heru Budi

46 hari lalu

Ridwan Kamil Tiba di Balai Kota Jakarta, Temui Heru Budi

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengunjungi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota, Jakarta Pusat hari ini.


Wamen ATR Raja Juli Serahkan Empat Sertifikat Tanah Gereja di Jakarta Selatan

51 hari lalu

Wamen ATR Raja Juli Serahkan Empat Sertifikat Tanah Gereja di Jakarta Selatan

Wamen ATR Raja Juli menyerahkan empat sertifikat tanah gereja di Jakarta Selatan. Melindungi dari incaran mafia tanah dan beri kepastian hukum.


Ada 4 Demo di Jakarta Pusat Hari Ini, Polisi Kerahkan 600 Personel

55 hari lalu

Ada 4 Demo di Jakarta Pusat Hari Ini, Polisi Kerahkan 600 Personel

Kapolres berharap tidak ada penutupan jalan akibat demo di Jakarta Pusat hari ini, namun pengguna jalan menghindari jalan sekitaran Monas.


Turunnya Kasus Gangguan Rumah Ibadah Tingkatkan Skor Kebebasan Beragama dalam Indeks Kinerja HAM 2022

55 hari lalu

Turunnya Kasus Gangguan Rumah Ibadah Tingkatkan Skor Kebebasan Beragama dalam Indeks Kinerja HAM 2022

SETARA Institute dan INFID peningkatan skor subindikator Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan karena menurunnya kasus gangguan pada rumah ibadah,


DPRD DKI Tolak Pemindahan Pelican Crossing di Depan Perpustakaan Nasional

56 hari lalu

DPRD DKI Tolak Pemindahan Pelican Crossing di Depan Perpustakaan Nasional

Pelican Crossing di Jalan Medan Merdeka Selatan dinilai memudahkan warga yang ingin ke Halte Transjakarta Balai Kota dan IRTI Monas


Tagih Haknya, Warga Kampung Bayam Ancam Demo Terus di Balai Kota hingga Senin

2 Desember 2022

Tagih Haknya, Warga Kampung Bayam Ancam Demo Terus di Balai Kota hingga Senin

Warga Kampung Bayam hingga kini belum bisa menempati Kampung Susun Bayam yang dijanjikan Pemprov DKI era Anies Baswedan