Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, seusai menerima pengurus Hizbut Tahrir Indonesia di Gedung DPP PKB, Jakarta, 27 Juli 2017. TEMPO/Ahmad Faiz
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mendapat masukan dari masyarakat bahwa kebijakan full day schoolatau lima hari sekolah masih terus diberlakukan.
Padahal penolakan terhadap kebijakan itu telah disampaikan langsung PKB kepada Presiden Jokowi dan Menteri Pendidikan dam Kebudayaan Muhadjir Effendy. "Kami telah bertemu tiga kali dengan Presiden untuk membahas full day school," katanya di Hotel Acacia, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin, 7 Agustus 2017.
Kebijakan lima hari sekolah, menurut Cak Imin, sangat berbahaya dan mengganggu keberlangsungan pembangunan karakter di madrasah diniyah. Bentuk penyeragaman pendidikan seperti full day school harus ditolak. "Merusak tradisi pesantren yang sudah dibangun selama berabad-abad," ujarnya.
Pembangunan karakter, kata dia, tidak bisa tercapai melalui kebijakan full day school. Hal itu bisa terealisasi jika melibatkan komponen masyarakat secara aktif. "Pesantren dan madrasah diniyah sebagai contoh pelibatan secara langsung masyarakat," ucapnya.
Menurut Cak Imin, full day school merupakan bentuk pemaksaan peraturan yang tidak melalui kajian lebih dulu oleh pemerintah saat ini. Sejak zaman kolonial Belanda, pemerintah selalu beradaptasi berdasarkan tradisi pendidikan yang sudah mengakar di masyarakat. "Yakin saja pemaksaan peraturan yang berkaitan dengan pembangunan mental akan mengalami kegagalan, baik secara proses maupun hasil," tuturnya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Pasal 2 peraturan tersebut mengatur hari sekolah dilaksanakan delapan jam dalam sehari atau 40 jam selama lima hari dalam seminggu. Kementerian mengatakan aturan ini merupakan pendidikan karakter dalam delapan jam.
