Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan para tokoh MUI sebelum jumpa pers di gedung MUI, Menteng, Jakarta Pusat, 28 November 2016. TEMPO/ Yohanes Paskalis
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian meminta masyarakat menunda rencana unjuk rasa lain di luar Aksi Bela Islam III yang akan dilaksanakan pada 2 Desember 2016. Aksi itu telah disepakati pelaksanaannya di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, pada pukul 08.00-13.00.
"Diharapkan aksi lain ditunda, (dilaksanakan) pada hari lain," ujar Tito saat jumpa pers di gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI), Menteng, Jakarta, Senin, 28 November 2016.
Menurut Tito, setelah berunding dengan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI), aksi tersebut berbentuk doa bersama yang akan dipimpin sejumlah tokoh Islam. GNPF MUI sendiri adalah penggagas Aksi Bela Islam III. Salah satu intensi aksi adalah menuntut penindakan hukum atas Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama, yang mereka tuding menistakan agama.
Adapun kegiatan lain di luar Aksi Bela Islam III yang diungkit Tito adalah rencana demo buruh. "Nanti, saat peserta (Bela Islam III) beribadah, yang sampingnya teriak-teriak. Tak akan cocok (dilakukan bersamaan)."
Tito berharap tak ada pihak yang merusak aksi dengan tindakan kriminal. "Karena kami sinyalir ada unsur yang memanfaatkan aksi untuk tujuan lain."
Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ini menekankan bahwa pernyataannya tak pernah ditujukan kepada peserta Aksi Bela Islam, baik yang akan dilakukan pada 2 Desember maupun yang telah dilaksanakan pada 4 November dan pertengahan September 2016.
"Saya tak pernah sampaikan bahwa Saudara-saudara yang ikut aksi 4 November terlibat makar. Unsur yang (kami duga) memanfaatkan isu salah satunya adalah kelompok teroris," katanya.
Tito pun menyatakan kesiapan pihaknya menghadapi kemungkinan munculnya pihak ketiga yang memanfaatkan keramaian massa.
Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, yang akan terlibat dalam Aksi Bela Islam, juga meminta polisi menindak pihak ketiga bila ditemukan. "Jika ada gerakan di luar kesepakatan, itu bukan bagian aksi. GNPF tak bertanggung jawab dan Polri berkewajiban mengambil langkah antisipasi," tutur Rizieq.
