Kapolri Tito: Saya Akan Kerja Sama dengan KPK dan Kejaksaan  

Reporter

Rabu, 13 Juli 2016 18:04 WIB

Jenderal Pol Badrodin Haiti menghadiri pelantikan Tito Karnavian sebagai kepala Polri, di Istana Negara, Jakarta, 13 Juli 2016. Tempo/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan bahwa dia sudah memiliki strategi untuk menjaga sinergi antara Kepolisian dan lembaga penegak hukum lain. Untuk menjalin kerja sama penegakan hukum dengan KPK dan kejaksaan, kata Tito, kuncinya komunikasi.

"Baik komunikasi yang sifatnya formal maupun informal. Saya dari tingkatan atas akan memberi contoh bagaimana menjaga hubungan itu," ujar Tito seusai dilantik di Istana Kepresidenan, Rabu, 13 Juli 2016.

Dalam upacara pelantikan Tito sebagai Kapolri baru, Presiden Joko Widodo menyampaikan beberapa pesan. Salah satunya, Jokowi berpesan agar Tito menjaga hubungan baik antara Polri dan lembaga penegak hukum lain.

Selama ini, hubungan Kepolisian dengan kejaksaan dan KPK memang tak sepenuhnya harmonis. Pimpinan KPK pernah diperkarakan oleh Mabes Polri atas tuduhan keterangan palsu di persidangan dan dokumen kenegaraan abal-abal. Sedangkan KPK pernah memperkarakan sejumlah pejabat tinggi Kepolisian atas tuduhan rekening gendut.

Tito melanjutkan, ada banyak cara untuk membuat komunikasi rutin formal ataupun informal dengan lembaga penegak hukum lain. Secara formal, misalnya, kata dia, bisa dengan rutin melakukan penandatanganan nota kesepakatan, rapat bersama, maupun seminar.

"Kalau informal, bisa dengan menjaga hubungan personal. Namun, tanpa mengorbankan profesionalisme," ujar Tito.

ISTMAN M.P.

Berita terkait

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

3 jam lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

4 jam lalu

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebelumnya memang ada wacana yang muncul untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

7 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

7 hari lalu

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

Baca Selengkapnya

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

7 hari lalu

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

Gibran tidak mendapat Satyalencana, Jokowi batal menyematkan penghargaan, yang digantikan Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

7 hari lalu

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

Tito Karnavian menjelaskan bahwa penilaian dalam penghargaan ini tidak dilakukan sendiri oleh Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

7 hari lalu

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

Nama Gibran sebelumnya diagendakan menerima Satyalancana. Begini jawaban Bobby Nasution dan Mendagri Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

20 hari lalu

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian kompak buka suara terkait hasil Pilpres 2024. Begini katanya.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

22 hari lalu

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

Mendagri Tito Karnavian mengajak masyarakat untuk bersatu kembali pasca Pemilu Serentak 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

34 hari lalu

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.

Baca Selengkapnya