TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa kritik Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri terhadap kinerja Badan Usaha Milik Negara, sudah jelas. Menurut dia, tak perlu penafsiran apapun dari pernyataan tersebut.
"Bu Mega menyampaikannya secara terbuka dan sudah menjadi konsumsi publik. Jadi tak perlu penafsiran apapun," kata Pramono, saat menghadiri Rapat Kerja Nasional PDIP di Jakarta International Expo, Ahad, 10 Januari 2016.
Pramono juga enggan menjawab apakah itu bentuk perintah agar Presiden Joko Widodo segera mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno. "Pokoknya tak perlu penafsiran apa-apa," ujarnya. Dia juga melontarkan jawaban sama saat ditanya apakah kritik Megawati ditujukan kepada Menteri atau Kementerian tertentu.
Jokowi, kata Pramono, menanggapi masukan tersebut dengan cara percepatan kerja pemerintahan. Dia juga membantah saat memberikan pengarahan secara tertutup kepada kader, Jokowi dan Megawati menyoal tentang perombakan kabinet.
Dalam sambutannya pada acara Rakernas PDIP, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menyindir peran Badan Usaha Milik Negara yang dinilai tak sesuai dengan fungsi utama. Menurut dia, perusahaan pelat merah kini tak lagi mampu menjadi sokoguru perekonomian nasional.
Saat ini, kata Megawati, BUMN hanya diperlakukan sebagai sebuah bisnis dan korporasi semata. Padahal, seharusnya BUMN digunakan sebagai alat negara untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.
PDIP, menurut Megawati, memberikan perhatian khusus untuk meluruskan kinerja BUMN. Peran partai, misalnya terlihat di DPR saat membentuk pansus angket Pelindo II. Pansus tersebut merekomendasikan agar pemerintah mengkaji ulang kontrak Pelindo II dengan Hutchison dalam pengelolaan pelabuhan Tanjung Priok. Pansus ini menurutnya merupakan pintu masuk tata kelola BUMN sesuai perintah konstitusi.
