Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Istana Sebut Isu Reshuffle Mahfud Md hingga Pramono Anung Hoaks

image-gnews
Presiden Joko Widodo didampingi Menko PMK Muhadjir Effendy (tengah) dan Mensesneg Pratikno (kiri) menghadiri Festival Harmoni Budaya Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 3 November 2023. Festival budaya yang digelar di area Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara itu bertujuan untuk membangun ekosistem budaya melalui pemajuan kebudayaan dalam rangka menyongsong IKN. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Presiden Joko Widodo didampingi Menko PMK Muhadjir Effendy (tengah) dan Mensesneg Pratikno (kiri) menghadiri Festival Harmoni Budaya Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 3 November 2023. Festival budaya yang digelar di area Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara itu bertujuan untuk membangun ekosistem budaya melalui pemajuan kebudayaan dalam rangka menyongsong IKN. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Istana membantah isu akan kocok ulang atau reshuffle menteri Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. Dalam satu dokumen yang tersebar, disebutkan nama-nama menteri yang akan dicopot termasuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

“Itu Hoaks,” kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam pesan singkat kepada Tempo pada Rabu, 22 November 2023.

Dalam dokumen yang tersebar itu ada 11 nama menteri dan kepala lembaga negara seperti Badan Intelijen Negara(BIN)  dan Panglima TNI. Surat itu diteken Pratikno. Selain Mahfud dan Pramono Anung, nama yang masuk dalam daftar tersebut adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia Hadi Tjahjanto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim.

Pratikno dalam pesan singkatnya mengatakan dalam waktu dekat tidak akan ada reshuffle. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam pesan singkat kepada Tempo juga memastikan dokumen reshuffle itu hanya kabar bohong. “Mengingat banyaknya hoaks dan kabar bohong yang beredar belakangan ini, kami menghimbau agar publik melakukan check and recheck dan tidak mudah percaya pada informasi dan berita-berita yang tidak berasal dari sumber yang resmi dan kredibel,” katanya pada Rabu, 22 November 2023.

Sebelumnya, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Hanteru Sitorus sempat mengatakan ada menteri Jokowi dari PDIP yang bertemu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Dalam pertemuan itu, Deddy menyatakan sang menteri ingin mundur dari kabinet. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Saat ini, ada lima kader PDIP yang menempati jabatan menteri di Pemerintahan Presiden Jokowi. Di antaranya Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan HAM), Tri Rismaharini (Menteri Sosial), Abdullah Azwar Anas (Menpan RB), Gusti Ayu Bintang Darmawati (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), dan Pramono Anung Wibowo (Sekretaris Kabinet). Terlepas dari keinginan menteri tersebut, PDIP tidak ingin menarik menteri kabinet.

Dalam wawancara di Jakarta Pusat, Sabtu, 11 November 2023, Deddy mengatakan “Ibu (Mega) bilang bahwa menjadi menteri itu adalah tanggung jawab kepada bangsa dan rakyat, sepanjang mereka masih dibutuhkan silakan (melanjutkan di kabinet).” PDIP menyerahkan ke Presiden Jokowi apabila menteri tidak dibutuhkan karena berbeda arah politik.

Hubungan PDIP dan presiden menjadi sorotan usai putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, diusung oleh kubu rival sebagai bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. Gibran, yang juga merupakan kader PDIP, dianggap merepresentasikan keluarga Presiden Jokowi dalam Koalisi Indonesia Maju, mencakup Partai Gerindra, Demokrat, Golkar, PBB, PAN. Gelora, Garuda, hingga Prima.

Pilihan Editor: Soal Food Estate, Walhi Desak Pemerintah Hentikan Proyek Peninggalan Orde Baru

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Peneliti BRIN Sebut Pernyataan Oposisi Ganjar Berpotensi Jadi Arah PDIP, Ini Alasannya

2 jam lalu

Eks Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Seniman Butet Kartaredjasa saat melihat karya yang dipajang dalam Pameran bertajuk  Seni Rupa Butet Kartaredjasa Melik Nggending Lalu di Galeri Nasional, Jakarta, Rabu, 8 Mei 2024. Usai melihat pameran, Ganjar menegaskan pada media secure pribadi bahwa dirinya akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Peneliti BRIN Sebut Pernyataan Oposisi Ganjar Berpotensi Jadi Arah PDIP, Ini Alasannya

Deklarasi Ganjar menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo bisa jadi merupakan penegasan arah politik PDIP.


Prabowo Berencana Tambah Kementerian, Apa Kata Mahfud Md?

9 jam lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, di Kantor Kemenko Polhukam, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Desember 2019. Tempo/Egi Adyatama
Prabowo Berencana Tambah Kementerian, Apa Kata Mahfud Md?

Mahfud Md menilai, semakin banyak jumlah kementerian, bisa jadi karena tuntutan akibat bagi-bagi kekuasaan yang terlalu besar setelah pemilu.


Cerita Mahfud Md Dongkol Putusan MK: Tapi Saya juga Marah Saat Jadi Ketua MK Tapi Diprotes

10 jam lalu

Mahfud MD saat mengunjungi UII Yogyakarta Rabu, 8 Mei 2024. Dok.istimewa
Cerita Mahfud Md Dongkol Putusan MK: Tapi Saya juga Marah Saat Jadi Ketua MK Tapi Diprotes

Mahfud Md bercerita soal dirinya yang dongkol saat MK menyatakan jika tak ada kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.


Setelah Eko Patrio, PAN Hembuskan Nama Yandri Susanto untuk Jadi Menteri Kabinet Prabowo

10 jam lalu

Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto (ketiga kanan) dan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno (keempat kanan) saat menerima kunjungan Partai Gerindra di Kantor DPP PAN, Jakarta, Senin, 5 Juni 2023. Dalam pertemuan tersebut, PAN menyodorkan nama Menteri BUMN Erick Thohir sebagai cawapres bagi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. TEMPO/M Taufan Rengganis
Setelah Eko Patrio, PAN Hembuskan Nama Yandri Susanto untuk Jadi Menteri Kabinet Prabowo

Nama Yandri Susanto diusulkan dari kader PAN daerah yang akan mengikuti bimbingan teknis (bimtek) dan Rakornas Pilkada pada hari Kamis ini.


Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

10 jam lalu

Foto presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029 di jual di lapak penjual bingkai foto di Pasar Baru, Jakarta, Selasa 23 April 2024. Pasangan Prabowo - Gibran resmi keluar sebagai pemenang Pilpres 2024 setalah dalam sidang putusan PHPU Pilpres 2024 Mahkamah Konstitusi menolak semua permohonan sengketa pemilu yang diajukan oleh pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD. TEMPO/Subekti
Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?


Ganjar Pranowo: Jadi Oposisi Prabowo Sikap Pribadi, Bukan Partai

13 jam lalu

Eks Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Seniman Butet Kartaredjasa saat melihat karya yang dipajang dalam Pameran bertajuk  Seni Rupa Butet Kartaredjasa Melik Nggending Lalu di Galeri Nasional, Jakarta, Rabu, 8 Mei 2024. Usai melihat pameran, Ganjar menegaskan pada media secure pribadi bahwa dirinya akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ganjar Pranowo: Jadi Oposisi Prabowo Sikap Pribadi, Bukan Partai

Ganjar Pranowo menyatakan pernyataan bakal menjadi oposisi Prabowo tidak mewakili PDIP yang menaungi dirinya.


Beda Sikap Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Beda Sikap Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

Wacana penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo perlu kajian ilmiah.


Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

1 hari lalu

Mahfud MD saat mengunjungi UII Yogyakarta Rabu, 8 Mei 2024. Dok.istimewa
Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

Mahfud Md mengatakan Pilpres 2024 secara hukum konstitusi sudah selesai, tapi secara politik belum karena masih banyak yang bisa dilakukan.


Mahfud Md: Makin Banyak Menteri, Indikasi Banyak Kolusi dan Sumber Korupsi

1 hari lalu

Mahfud MD saat mengunjungi UII Yogyakarta Rabu, 8 Mei 2024. Dok.istimewa
Mahfud Md: Makin Banyak Menteri, Indikasi Banyak Kolusi dan Sumber Korupsi

Presiden terpilih Prabowo Subianto sendiri belakangan berencana akan menambah jumlah menteri di kabinetnya menjadi 40 pos.


Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

1 hari lalu

Calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud MD membacakan pandangan saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

Mahfud Md menyebut curangan pemilu saat ini bentuknya mirip dengan pemilu yang belangsung era Orde Baru, karena pemenang telah ditentukan.