Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Puan Maharani Bantah Isu Menteri Jokowi Asal PDIP Tarik Diri, Ini Profil 5 Menteri Kader PDIP

image-gnews
Presiden Joko Widodo berbincang dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas sebelum pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 7 September 2022. Abdullah Azwar Anas merupakan politikus PDIP yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo berbincang dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas sebelum pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 7 September 2022. Abdullah Azwar Anas merupakan politikus PDIP yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PDIP diisukan akan menarik seluruh kadernya yang menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Gosip itu muncul ke ranah publik, menyusul kekecewaan PDIP terkait arah dukungan Jokowiyang belum jelas kepada capres usungan mereka, Ganjar Pranowo. Malah, anak Jokowi, Gibran Rakabuming menjadi cawapres Prabowo.

Namun, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menampik isu tersebut. Menurutnya, menteri adalah hak prerogatif dari presiden. Jadi, jika presiden masih percaya dan masih menugaskan menteri-menteri yang ada, para menteri wajib untuk bisa menuntaskan dan membantu presiden dalam bekerja di kabinet.

“Ya itu isu namanya,” kata Puan Maharani menampik isu tersebut pada Sabtu, 21 Oktober 2023, usai Silaturahmi Bersama Gus dan Ning di Grand City, Surabaya, Jawa Timur.

Saat ini ada lima kader PDIP yang menempati jabatan menteri di Pemerintahan Jokowi. Di antaranya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gusti Ayu Bintang Darmawati, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo.

Berikut profil mereka

1. Yasonna H Laoly

Yasonna Hamonangan Laoly kembali ditunjuk Jokowi mengisi posisi Menteri Hukum dan HAM setelah sekitar tiga pekan mengundurkan diri karena akan dilantik sebagai anggota DPR pada Oktober 2019 silam. Guru Besar Ilmu Kriminologi Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) itu kembali melepaskan posisinya sebagai wakil rakyat seperti pada 2014.

“Bapak Yasonna Hamonangan Laoly Menteri Hukum dan HAM. Ini saya harapkan nanti mengawal omnibus law untuk undang-undang cipta lapangan kerja dan juga undang-undang pemberdayaan UMKM,” ujar Presiden Jokowi di lingkungan Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019.

Sebelum menginjakkan kaki ke perpolitikan nasional dan terpilih sebagai anggota DPR RI, ia pernah menjadi anggota DPRD Sumatera Utara pada periode 1999-2004. Tidak hanya politisi, ia pernah berprofesi sebagai pengacara dan penasihat hukum, serta Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen. Dia juga pernah jadi peneliti di North Carolina State University (NCSU).

2. Tri Rismaharini

Tri Rismaharini atau karib disapa Bu Risma merupakan Menteri Sosial dan eks Wali Kota Surabaya dua periode. Perempuan kelahiran 20 November 1961 ini masuk Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Desember 2020. Sebagai Wali Kota Surabaya, Risma menjabat pada 28 September 2010-28 September 2015 dan 17 Februari 2016-23 Desember 2020.

Risma adalah wanita pertama yang menjadi pemimpin Kota Pahlawan. Tak hanya itu, dia juga tercatat sebagai wanita pertama yang dipilih langsung menjadi wali kota melalui Pilkada sepanjang sejarah demokrasi Indonesia di era reformasi. Dia juga merupakan kepala daerah perempuan pertama di Indonesia yang berulang kali masuk dalam daftar pemimpin terbaik dunia.

3. Abdullah Azwar Anas

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Azwar Anas merupakan Mantan Bupati Banyuwangi. Dia ditunjuk sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Briokrasi atau Menpan RB oleh Jokowi dan dilantik pada Rabu siang, 7 September 2022 di Istana Negara, Jakarta Pusat. Azwar menggantikan posisi Tjahjo Kumolo yang meninggal pada Juli 2022.

Azwar Anas lahir di Banyuwang, Jawa Timur pada 6 Agustus 1973. Sejak masih muda, Azwar dikenal aktif dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Dia pernah menjadi Ketua Umum Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama pada 2000-2003. Azwar awalnya politikus Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Dia tercatat pernah menjadi Anggota DPR RI periode 2004-2009 dari Fraksi Kebangkitan Bangsa.

Setelah lengser dari DPR, dia pun maju sebagai Bupati Banyuwangi, berpasangan dengan Yusuf Widyatmoko dan menan. Keduanya dianggap sukses memimpin Banyuwangi mencuri perhatian dunia dengan menggelar berbagai event mulai dari Banyuwangi Ethno Carnival, Banyuwangi Jazz Festival, Tour de Ijen, yang dikemas dalam perayaan Banyuwangi Festival. Dia memimpin Banyuwangi selama dua periode hingga 2021.

4. I Gusti Ayu Bintang Darmawati

I Gusti Ayu Bintang Darmawati juga dikenal sebagai Bintang Puspayoga lahir 24 November 1968. Dia adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju. Iistri dari Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga ini adalah wanita Bali dan Hindu pertama yang terpilih sebagai menteri.

Sebelumnya, Ia mengawali karier dengan mengikuti ajang Puteri Indonesia 1992 mewakili provinsi Bali dan berhasil meraih Juara Harapan 2. Ia juga dikenal sebagai atlet tenis meja. Ia pernah menjuarai Kejuaraan Tenis Meja PB Perwosi Oktober 2010 di GOR Sumantri Brojonegoro, Jakarta. Dia diangkat menjadi Ketua Umum Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Provinsi Bali periode 2010-2014.

5. Pramono Anung Wibowo

Pramono Anung Wibowo adalah politikus Indonesia yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Indonesia pada Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sejak 12 Agustus 2015. Pada 22 Oktober 2019, dia dipilih kembali menjadi Sekretaris Kabinet Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Pramono Anung lahir di Kediri pada 11 Juni 1963. Pada 2000 ia berhasil menjabat sebagai Wakil Sekjen DPP PDIP. Pada 2005, ia naik jabatan menjadi Sekretaris Jenderal PDIP. Pada era kepemimpinan SBY ia terpilih menjadi wakil ketua DPR RI untuk periode 2009 – 2014.

HENDRIK KHOIRUL MUHID  | M JULNIS FIRMANSYAH | ANTARA

Pilihan Editor: Politikus PDIP Sebut Isu Penarikan Kader di Kabinet Jokowi Hoax

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

3 jam lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.


Pengamat Politik Unair Menilai PKB Kikuk di Pilkada Jatim 2024 karena Belum Punya Calon Kuat Hadapi Khofifah

4 jam lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga bakal calon wakil presiden, Muhaimin Iskandar (tengah) menghadiri silaturahmi dengan Kiai dan Bu Nyai se-Jawa Timur bagian barat di Pondok Pesantren Al Aqobah 4 Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Ahad, 10 September 2023. Silaturahmi itu untuk meminta restu Kiai di Jawa Timur dan menyatukan dukungan terhadap Muhaimin Iskandar sebagai cawapres mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024. ANTARA/Syaiful Arif
Pengamat Politik Unair Menilai PKB Kikuk di Pilkada Jatim 2024 karena Belum Punya Calon Kuat Hadapi Khofifah

PKB dinilai belum memiliki calon kandidat gubernur yang sepadan untuk bertarung dengan gubernur inkumben Khofifah Indar Parawansa.


Peneliti BRIN Sebut Pernyataan Oposisi Ganjar Berpotensi Jadi Arah PDIP, Ini Alasannya

4 jam lalu

Eks Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Seniman Butet Kartaredjasa saat melihat karya yang dipajang dalam Pameran bertajuk  Seni Rupa Butet Kartaredjasa Melik Nggending Lalu di Galeri Nasional, Jakarta, Rabu, 8 Mei 2024. Usai melihat pameran, Ganjar menegaskan pada media secure pribadi bahwa dirinya akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Peneliti BRIN Sebut Pernyataan Oposisi Ganjar Berpotensi Jadi Arah PDIP, Ini Alasannya

Deklarasi Ganjar menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo bisa jadi merupakan penegasan arah politik PDIP.


Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

5 jam lalu

Presiden Jokowi saat ditemui di Pasar Baru Karawang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Rabu siang, 8 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.


Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

9 jam lalu

Sekretaris Pribadi Ibu Negara Iriana Sendi Fardiansyah siap maju sebagai Calon Wali Kota Bogor. Foto: Isitimewa
Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya


Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

9 jam lalu

Ketua PP Muhammadiyah yang juga mantan Ketua KPK, M. Busyro Muqoddas. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi


Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

11 jam lalu

Komisioner KPU Arief Budiman menunjukkan contoh surat suara Pemilihan Umum Presiden 2014 di Kantor KPU, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2014. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan surat suara dalam Pilpres 2014 untuk dua pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan ukuran 18 x 23 cm, dari kertas seberat 80 gram. (Sumber: ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/Asf/ama/14)
Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.


Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

11 jam lalu

Prabowo dan Sri Mulyani. Instagram
Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.


Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

12 jam lalu

Ilustrasi dokter spesialis (ANTARA)
Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.


Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

12 jam lalu

Foto presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029 di jual di lapak penjual bingkai foto di Pasar Baru, Jakarta, Selasa 23 April 2024. Pasangan Prabowo - Gibran resmi keluar sebagai pemenang Pilpres 2024 setalah dalam sidang putusan PHPU Pilpres 2024 Mahkamah Konstitusi menolak semua permohonan sengketa pemilu yang diajukan oleh pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD. TEMPO/Subekti
Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?