Dinilai sebagai Sumber Kegaduhan, JK Dituntut Mundur oleh PDIP  

Reporter

Editor

Zed abidien

Minggu, 20 Desember 2015 14:55 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) didampingi Menteri ESDM Sudirman Said menghadiri Puncak Peringatan Hari Nusantara ke-15 di Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo, Banda Aceh, Aceh, 13 Desember 2015. Peringatan Hari Nusantara itu mengambil tema kekayaan energi dan sumber daya mineral untuk pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dunia guna mewujudkan kejayaan dan kemakmuran bangsa. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Masinton Pasaribu, meminta Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK mundur dari jabatannya. Menurut Masinton, JK harus mundur karena dinilai sebagai sumber kegaduhan yang terjadi dalam kehidupan politik Indonesia saat ini.

"Otoritas kekuasaan yang digunakan untuk kepentingan bisnis akan memunculkan kegaduhan. Di mana episentrumnya? Titik besarnya di Wapres," ujarnya di sela konferensi pers Political Communication Institute di Jakarta, Minggu, 20 Desember 2015.

BERITA MENARIK
Kisah Sebenarnya di Balik Berita Pria Hamili Orang Utan
Rahasia Terkuak, Hitler Ternyata Hanya Punya Satu Testis


Masinton mencontohkan, dalam persoalan pengadaan listrik 35 ribu megawatt yang pernah dikritik Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, JK terlihat membela proyek tersebut. Begitu pula ketika Pelindo II digeledah Badan Reserse Kriminal Polri. "Dirut-nya (RJ Lino) telepon sana-sini. Yang dari Seoul, nelepon supaya tidak dilanjutkan. Kabareskrim saat itu (Budi Waseso), yang copot JK juga. Menteri ESDM, JK juga," katanya.

Selain JK, menurut Masinton, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said merupakan bagian dari episentrum kegaduhan. "Apa yang mereka kerjakan tidak sesuai dengan Nawa Cita. Apa yang mau dipertahankan? Sudah tidak ada alasan untuk tidak mengganti," tuturnya.

KM MARINA KARAM
KM Marina Karam, Natal Kelabu bagi Keluarga Berta
40 Penumpang KM Marina Ditemukan, Puluhan Lain Masih Hilang


Masinton berujar, apabila kedua menteri tersebut tidak di-reshuffle, masyarakat akan bertanya-tanya. "Jelas-jelas mereka tidak berpihak pada kepentingan bangsa ini. Faktanya, kasus Freeport sama Pelindo, kontrak belum berakhir, udah diperpanjang," ujanya.

Masinton pun mengajak masyarakat mengawasi kinerja pemerintah. Selain itu, ia mengimbau para pejabat pemerintah tidak mencampuradukkan jabatan dengan kepentingan bisnis. "Pak JK, pada awal dipasangkan dengan Jokowi, mengatakan, 'Saya sudah tua, sudah pernah jadi wapres. Saya tidak akan gunakan ini untuk kepentingan bisnis saya. Saya ingin mengabdikan diri pada bangsa'. Itu yang harus kita tagih janjinya," tuturnya.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

BACA JUGA
Pria Ini Diseret ke Pengadilan Usai Hilang Setahun di Laut
Satpam Bandara Dipecat Gara-gara Jenggot, Ini Ceritanya

Berita terkait

Pro-Kontra Berbagai Tokoh Soal Penerapan Ujian Nasional yang Dikabarkan akan Diterapkan Lagi

4 hari lalu

Pro-Kontra Berbagai Tokoh Soal Penerapan Ujian Nasional yang Dikabarkan akan Diterapkan Lagi

Ujian Nasional (UN) bagi siswa sekolah dasar dan menengah dikabarkan bakal diterapkan kembali. Ini pendapat tokoh yang pro dan kontra.

Baca Selengkapnya

Rano Karno Ingin Sambangi JK untuk Bahas Kelanjutan Pembangunan Museum Rasulullah

9 hari lalu

Rano Karno Ingin Sambangi JK untuk Bahas Kelanjutan Pembangunan Museum Rasulullah

Rano Karno mengatakan Jusuf Kalla bisa menjadi perantara komunikasi antara Indonesia dan pihak Arab Saudi.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla soal Kabinet Prabowo yang Dikritik Gemuk: Sulit Koordinasinya, Tapi Kita Doakan

12 hari lalu

Jusuf Kalla soal Kabinet Prabowo yang Dikritik Gemuk: Sulit Koordinasinya, Tapi Kita Doakan

Jusuf Kalla turut menanggapi soal kabjnet Prsbowk yang dinilai gemuk.

Baca Selengkapnya

Komentar JK soal Calon Menteri Prabowo: Semua Keren-keren

19 hari lalu

Komentar JK soal Calon Menteri Prabowo: Semua Keren-keren

JK mengingatkan bahwa koordinasi antarmenteri menjadi hal yang sangat penting karena mempertimbangkan besarnya Kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

SBY dan JK Bakal Hadiri Acara Pelantikan Prabowo pada 20 Oktober 2024

26 hari lalu

SBY dan JK Bakal Hadiri Acara Pelantikan Prabowo pada 20 Oktober 2024

SBY dan Jusuf Kalla akan menghadiri pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Ahad, 20 Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Pasukan Bawah Tanah Jokowi Disebut Salah Kaprah karena Sebut Gibran Lambang Negara

29 hari lalu

Pasukan Bawah Tanah Jokowi Disebut Salah Kaprah karena Sebut Gibran Lambang Negara

Ternyata masih banyak pihak yang salah kaprah anggap Presiden dan Wakil Presiden sebagai lambang negara. Terakhir disebut Pasukan Bawah Tanah Jokowi.

Baca Selengkapnya

Walhi Sindir Yusril Ihza Mahendra yang Ikut Menambang Pasir Laut untuk Ekspor ke Singapura

31 hari lalu

Walhi Sindir Yusril Ihza Mahendra yang Ikut Menambang Pasir Laut untuk Ekspor ke Singapura

Walhi sindir sikap Yusril Ihza Mahendra yang ikut menambang pasir laut untuk ekspor ke Singapura. Yusril dianggap utamakan kepentingan negara lain

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Ungkap Tiga Sosok yang Bisa Hentikan Konflik Israel-Palestina, Siapa Mereka?

33 hari lalu

Jusuf Kalla Ungkap Tiga Sosok yang Bisa Hentikan Konflik Israel-Palestina, Siapa Mereka?

Jusuf Kalla menyebut tiga tokoh utama yang bisa menghentikan konflik Israel-Palestina antara lain Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu

Baca Selengkapnya

MUI Beri Penghargaan Perdamaian dan Diplomasi untuk Jusuf Kalla dan Retno Marsudi

33 hari lalu

MUI Beri Penghargaan Perdamaian dan Diplomasi untuk Jusuf Kalla dan Retno Marsudi

MUI memberikan penghargaan untuk Jusuf Kalla dan Retno Marsudi atas peran dalam perdamaian global

Baca Selengkapnya

Bupati Serang Terima Penghargaan dari PMI Pusat

39 hari lalu

Bupati Serang Terima Penghargaan dari PMI Pusat

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah yang menerima penghargaan dari Palang merah Indonesia (PMI) Pusat yang diberikan langsung oleh Ketua Umum (Ketum) M. Jusuf Kalla.

Baca Selengkapnya