TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Benny Kabur Harman mengatakan Ketua DPR Setya Novanto perlu menjelaskan mengenai duduk persoalan. Ia mengatakan apabila rekaman yang tersebar luas itu benar maka ia meminta untuk Setya Novanto untuk legowo mendur.
Namun, ia mengatakan akan menyerahkan sepenuhnya keputusan pada Mahkamah Kehormatan Dewan. MKD menurut dia juga perlh mengusut tuntas masalah ini. Apalagi, dengan kondisi saat ini yang menurut Benny menimbulkan keresahan di anggota DPR lain.
"Saya mengerti keresahan di kalangan anggota DPR saat ini, kalau MKD tidak sungguh-sungguh kita bisa ambil langkah," kata Benny di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2015.
Ada tiga poin yang diminta oleh Politisi Partai Demokrat ini kepada Setya Novanto, yang pertama ia meminta pada Setya untuk menjelaskan duduk persoalannya. Kedua ia mengatakan Setya juga harus menjelaskan apakah pertemuan tersebut atas sepengetahuan Presiden Joko Widodo atau tidak. Lalu ketiga, ia juga harus menjelaskan apakah rekaman itu dilakukan atas sepengetahuan dia atau tidak.
Pada Senin, 16 November lalu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan ketua DPR Setya Novanto ke MKD. Ia membawa transkrip rekaman pelanggaran kode etik oleh politisi partai Golkar tersebut.
Dari konfrensi pers yang dilakukan usai melaporkan ke MKD Sudirman mengatakan anggota DPR tersebut meminta Freeport memberikan saham sebanyak 20 persen. Nilai ini kemudian akan dibagikan. 11 persen akan diberikan kepada Presiden dan sisanya, 9 persen, akan diberikan kepada Wakil Presiden. Selain itu, politisi tersebut meminta saham sebesar 49 persen dalam proyek listrik yang dibangun di Timika dan 51 persen saham sisanya dipegang Freeport.
