Pegawai KPU mencelupkan jarinya saat mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara TPS dalam pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 7 April 2015. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Yogyakarta - Kepolisian Resor Kabupaten Gunungkidul tak mentolerir kegiatan yang disinyalir mengandung unsur kampanye menjelang Pemilihan Kepala Deerah (Pilkada). "Apalagi jika penyelenggaranya perorangan atau event organizer, kami akan seleksi ketat perizinannya," ujar juru bicara Polres Gunungkidul, Inspektur Polisi Satu Ngadino kepada Tempo, Minggu 14 Juni 2015.
Polres Gunungkidul akhir pekan lalu membatalkan sebuah kegiatan jalan sehat di ibukota kabupaten Wonosari. Kegiatan jalan sehat itu digagas sebuah komunitas karena disinyalir rawan ditunggangi untuk kepentingan politik.
Acara tersebut rencananya melibatkan dan mempertemukan sejumlah unsur tokoh politik lokal yang kini tengah digadang menjadi kandidat calon kepala daerah. "Yang dinilai rawan dan berpotensi menggagu kondusivitas, tak bisa izinkan," ujarnya.
Kecuali, lanjut Ngadino, acara yang digelar itu melibatkan atau dengan mengantongi rekomendasi lembaga penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. "Sebelum tahapan kampanye resmi dimulai, kami minta masyarakat tak menggelar acara-acara yang berbau kampanye atau Pilkada," ujarnya.
Divisi Teknis Penyelengaraan Pemilu KPU Gunungkidul Ahmad Ruslan Hani mengakui, kegiatan masyarakat yang sempat tidak diizinkan kepolisian itu memang rawan ditunggangi kepentingan politik karena melibatkan kandidat calon bupati partai tertentu. "Kode etik kami tak akan merekomendasikan atau menghadiri kegiatan seperti itu," ujar Hani.
Dia menuturkan, tahapan kampanye baru akan dimulai sekitar akhir Agustus sampai September nanti. "Sebelum tahapan resmi, segala perizinan merupakan kewenangan kepolsian," ujarnya.
Divisi Hubungan Masyarakat Panitia Pengawas Pemilu Gunungkidul Budi Haryanto menuturkan tengah menginventarisir sejumlah program bantuan pemerintah yang rawan dipolitisasi kelompok tertentu dalam menggalang dukungan saat pilkada Desember nanti. "Bantuan-bantuan dari pemerintah ini jadi komoditas yang rawan dimanfaatkan guna kepentingan politik, perlu diawasi penyaluran dan pemanfaatannya," ujarnya.
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.
