Diboikot Partai, Airin Punya Trik Agar Jadi Wali Kota Lagi

Reporter

Kamis, 14 Mei 2015 10:03 WIB

Airin Rachmi Diany. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Tangerang - Partai politik disebut-sebut bakal memboikot pencalonan Airin Rachmi Diany, Wali Kota Tangerang Selatan, dalam pemilihan kepala daerah dengan alasan tersandung kasus hukum. Namun, hal itu tak menyurutkan langkah adik ipar bekas Gubernur Banten, Atut Chosiah, untuk maju kembali dalam pilkada periode 2016-2012.

Airin kemungkinan menggunakan jalur independen. "Airin menggunakan plan B, karena mayoritas partai memboikotnya," kata Direktur Lembaga Kajian dan Analisa Daerah Terpadu (LKDT) Ade Yunus di Tangerang, Kamis, 14 Mei 2015. (Baca: Diboikot Partai, Airin Punya Trik Agar Jadi Wali Kota Lagi)

Jalur independen adalah rencana yang tepat bagi Airin. Cara ini cukup menguntungkan wanita berparas cantik itu. Secara personal ia dicintai masyarakat, populer, dan elektabilitasnya tinggi. "Tidak sulit bagi Airin untuk mengumpulkan pendukung yang disyaratkan," kata Ade, pengamat politik Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Menurut Ade, rencana Airin untuk menggunakan jalur independen seharusnya bisa dimanfaatkan oleh partai politik untuk merebut kursi wali kota. "Tapi kecenderungan itu sepertinya belum ada. Belum ada sosok dari parpol yang bisa menandingi popularitas dan elektabilitas Airin."

Airin pernah menyampaikan keinginannya maju dalam pilkada melalui jalur independen kepada pengurus Partai Keadilan Sejahtera. Menurut Ketua DPD PKS Tangerang Selatan Unggul Wibawa, Airin menyampaikan keinginannya itu saat sesi wawancara dengan pengurus partai dalam proses penyaringan bakal calon wali kota dari partai tersebut.

"Kesimpulan dari wawancara dengan kami, Airin mengatakan tidak hanya berupaya lewat partai untuk maju mencalonkan diri menjadi Wali Kota kembali. Bisa juga melalui jalur perseorangan, itu berdasarkan kesimpulan saya," kata Unggul.

JONIANSYAH

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya