Jokowi Tak Pernah Setujui Pembangunan Gedung Baru DPR

Reporter

Minggu, 26 April 2015 20:57 WIB

Ketua DPR, Setya Novanto, menyampaikan pidato penutupan Konferensi Parlemen Asia-Afrika di Ruang Pustakaloka, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 23 April 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi memastikan Presiden Joko Widodo tak menyetujui rencana pembangunan gedung baru DPR. Menurut Yuddy, yang Jokowi setujui adalah pembangunan museum dan laboratorium di DPR.

"Waktu rapat konsultasi, seingat saya yang disetujui adalah pembangunan museum dan laboratorium, tidak ada persetujuan pembangunan gedung baru. Saya kira itu harus ditanyakan ke Ketua DPR," ujar Yuddy di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Minggu, 26 April 2015.

Museum dan laboratorium tersebut, kata Yuddy, masih berada di kompleks DPR, bukan membangun gedung baru. "Kalaupun membangun sifatnya renovasi saja seefisien mungkin," kata Yuddy.

Ketua DPR Setya Novanto mengatakan pembangunan gedung baru DPR telah disetujui Jokowi. Hal ini ia sampaikan saat menyampaikan pidato penutupan masa sidang III tahun sidang 2014-2015, di Gedung Parlemen, Jumat lalu.

Pembangunan gedung baru sempat menuai kontroversial sejak digulirkan. Alhasil, rencana tersebut sempat mengendap. Kini, DPR mengaku telah mengantongi izin Jokowi. Wacana pembangunan gedung ini pertama kali muncul pada 2010. Namun, atas desakan berbagai pihak, pada Mei 2011, pembangunan yang diperkirakan akan menghabiskan Rp 1,16 triliun ini sempat dibatalkan.

TIKA PRIMANDARI

Berita terkait

Komunitas Pers Ramai-ramai Tolak RUU Penyiaran: Ini Kata AMSI, AJI, IJTI, PWI, dan Konstituen Dewan Pers Lain

2 jam lalu

Komunitas Pers Ramai-ramai Tolak RUU Penyiaran: Ini Kata AMSI, AJI, IJTI, PWI, dan Konstituen Dewan Pers Lain

Konstituen Dewan Pers ramai-ramai tolak RUU Penyiaran yang bisa mengekang kemerdekaan pers. Apa kata AJI, PWI, IJTI, AMSI dan lainnya?

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

4 jam lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Revisi UU Keimigrasian, Orang dalam Penyelidikan Tak Bisa Dilarang ke Luar Negeri

11 jam lalu

DPR Bahas Revisi UU Keimigrasian, Orang dalam Penyelidikan Tak Bisa Dilarang ke Luar Negeri

Perubahan dalam revisi UU Keimigrasian pada diksi penyelidikan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

15 jam lalu

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.

Baca Selengkapnya

Mardani Ali Sera Usul Pilpres Didahulukan Sebelum Pileg

17 jam lalu

Mardani Ali Sera Usul Pilpres Didahulukan Sebelum Pileg

Politikus PKS Mardani Ali Sera mengusulkan agar pelaksanaan Pilpres didahulukan, setelah itu baru digelar pemilihan legislatif.

Baca Selengkapnya

Komisi I DPR Pastikan Akan Bahas RUU Penyiaran dengan Dewan Pers

18 jam lalu

Komisi I DPR Pastikan Akan Bahas RUU Penyiaran dengan Dewan Pers

DPR sebut saat ini RUU Penyiaran masih dalam bentuk draf dan belum sampai ke pembahasan. Terlalu dini untuk kritik pasal-pasal yang dimuat.

Baca Selengkapnya

Komisi II DPR Setujui Rancangan Peraturan KPU tentang Pilkada

20 jam lalu

Komisi II DPR Setujui Rancangan Peraturan KPU tentang Pilkada

Pilkada serentak 2024 akan dilakukan pada 27 November.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Ini Usulkan Pencoblosan Pemilu Jangan Hari Rabu

21 jam lalu

Anggota DPR Ini Usulkan Pencoblosan Pemilu Jangan Hari Rabu

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, mengusulkan sudah saatnya pemilu tidak dilakukan setiap hari Rabu.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Tersangka Sekjen DPR Indra Iskandar dalam Kasus Korupsi Rumah Jabatan

21 jam lalu

KPK Periksa Tersangka Sekjen DPR Indra Iskandar dalam Kasus Korupsi Rumah Jabatan

KPK memeriksa Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa rumah jabatan.

Baca Selengkapnya

Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran

21 jam lalu

Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran

DPR membantah pembahasan draf revisi Undang-Undang Penyiaran atau RUU Penyiaran tidak memasukkan UU Pers sebagai konsideran.

Baca Selengkapnya