Massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Kota Malang melakukan aksi solidaritas bertajuk Bersih-Bersih Polri dan Save KPK di jl. Simpang Balapan, Malang, Jawa Timur, Senin 26 Januari 2015. Dalam aksi tersebut mereka menuntut presiden Joko Widodo menindak tegas kriminalisasi terhadap pimpinan KPK . TEMPO/Aris Novia Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta - Satu per satu anggota tim independen berdatangan di gedung Sekretariat Negara. Mereka akan membahas persoalan yang timbul di antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI.
"Hanya membahas mengenai etika kelembagaan dan kenegaraan," kata mantan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Oegroseno di kompleks Istana Negara, Selasa, 27 Januari 2015. (Baca: Ribut KPK-Polri, Demokrat: Kami Punya Solusi)
Menurut dia, tim bekerja mengumpulkan fakta-fakta dan berbagai informasi. Tim juga berkoordinasi dengan Dewan Pertimbangan Presiden agar tugasnya efektif. "Jangan lagi ada yang merasa sok," katanya. (Baca: Syafii Maarif Serukan Muhammadiyah Dukung KPK)
Oegroseno adalah salah satu dari anggota tim independen yang ditugasi mengaudit permasalahan di antara dua lembaga penegak hukum itu. Ahad lalu, Presiden Joko Widodo membentuk tim independen guna mencari solusi atas kisruh yang sedang terjadi antara KPK dan Kepolisian. "Masak, enggak bisa ketahuan permasalahannya?" ujarnya.
Selain Oegroseno, tim beranggotakan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshidique; pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar; pengamat hukum internasional, Hikmahanto Juwana; mantan Ketua KPK Erri Riyana dan Tumpak Hatorangan; serta mantan Ketua Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif. (Baca: Menteri Tedjo: Tak Percaya Polisi? Bubarkan Saja)
