Wakil KPK Bambang Widjojanto, 27 Desember 2013. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan aktivis antikorupsi berkumpul di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberi dukungan kepada Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang ditangkap Badan Reserse Kriminal Polri. Aktivis dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Bahrain, meminta Presiden Joko Widodo segera bersikap agar tak menimbulkan kekisruhan opini yang beredar di masyarakat.
"Ini motif balas dendam saja, yang harus punya tanggung jawab adalah Presiden. Kalau Presiden tidak memilih Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, tidak akan ada masalah," ujar Bahrain di gedung KPK, Jumat, 23 Januari 2015. Dia mencontohkan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika Polri ingin menarik penyidiknya yang ditempatkan di KPK, Novel Baswedan, pasca-penetapan Inspektur Jenderal Djoko Susilo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.
SBY, tutur Bahrain, langsung mengeluarkan ultimatum agar KPK tetap jalan dan melarang Polri menarik Novel. "SBY jelas. Polisi pun langsung tidak berani bergerak. Pertanyaannya sekarang, apa yang dilakukan Jokowi," katanya.
Bila Jokowi tak segera bertindak, ujar Bahrain, patut diduga Presiden ikut bermain dalam konflik antara Polri dan KPK. "Jokowi harus bertanggung jawab dengan kondisi ini," tuturnya.
Bambang Widjojanto ditangkap Bareskrim Polri saat mengantar anaknya ke sekolah di Depok tadi pagi. Pihak Mabes Polri menyebutkan penangkapan Bambang dilakukan karena Bambang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan menyuruh orang memberikan keterangan palsu saat sidang di Mahkamah Konstitusi. (Baca: BW Dikuntit Polisi Satu Jam Sebelum Ditangkap)
Saat itu Bambang Widjojanto menjadi kuasa hukum salah satu calon kepala daerah Kota Waringin Barat pada 2010. Pihak Mabes Polri membantah penangkapan Bambang merupakan aksi balas dendam Polri karena KPK telah menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi. (Baca: Bambang Widjojanto Jadi Tersangka Keterangan Palsu)
