TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pelapor Khusus Kebebasan Beragama dari Komnas Perempuan, Sinta Nuriyah Wahid, mengatakan kaum perempuan minoritas kerap mengalami berbagai gangguan dan tindak kekerasan.
"Mereka sering pula mendapat pelecehan seksual," kata Sinta dalam acara Laporan Pelapor Khusus Komnas Perempuan tentang Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Konteks Pelanggaran Hak Konstitusional Kebebasan Beragama di Hotel Bidakara, 22 Desember 2014. (Baca: Intoleransi Beragama, Ini Saran Sinta ke Jokowi)
Diskriminasi yang dialami perempuan dari kelompok minoritas tidak sampai di situ. Para perempuan ini tidak mendapat pelayanan setara oleh pemerintah. "Mereka dibedakan dalam mendapat pelayanan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi seperti saat melahirkan," ujar Sinta.
Dalam pembuatan kartu tanda penduduk serta pencatatan nikah, misalnya, para perempuan minoritas mengalami hambatan. Saat pembuatan KTP, mereka diminta mengubah serta mencantumkan keyakinan dengan enam agama yang sudah diakui pemerintah. Mereka juga diancam saat pencatatan nikah. (Baca: Sinta Wahid Kritik Polisi Memihak di Konflik Agama)
Berbeda dengan pria, buntut pencatatan nikah itu lebih panjang dibandingkan kaum wanita. "Kalau tidak dicatat perkawinan mereka, para perempuan ini nanti dijuluki perawan tua, sehingga mereka juga bisa terlambat hamilnya karena tidak bisa menikah," kata Sinta.
Saat sang suami yang mungkin juga berasal dari kelompok minoritas dipukuli atau dirampok, para perempuan juga mengalami diskriminasi. Akibat dari kekerasan yang dialami sang suami, beban mencari nafkah dan bekerja terbebani bagi para ibu dan istri ini.
Dari sisi sosial, para wanita pun terkadang mengalami tindakan diskriminasi. Misalnya, saat hendak melayat ke salah satu tetangga yang meninggal dan si wanita memberikan beras sebagai ungkapan belasungkawa. Biasanya beras dari para perempuan kelompok minoritas ini tidak diterima oleh keluarga yang sedang berduka.
