Presiden Joko Widodo berbicara dengan petani Banjarnegara dalam perjalanan menuju lokasi longsor, 14 Desember 2014. Presiden menuju Banjarnegara unutk meninjau lokasi longsor yang menewaskan 17 orang. SESKAB/Andi Widjajanto
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta Presiden Joko Widodo untuk blusukan ke kantor Badan Intelijen Negara di Pejaten, Jakarta Selatan. "Jokowi seharusnya blusukan ke BIN," kata Wakil Koordinator Kontras Chrisbiantoro di Jakarta, Ahad, 14 Desember 2014. Jokowi dikenal suka blusukan ke berbagai daerah. (Baca: Jokowi Blusukan ke Riau, Begini Pengamanannya)
Chrisbiantoro mengatakan Jokowi harusnya sekali-kali memeriksa BIN untuk memastikan bukti-bukti pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu masih ada dan tidak dihilangkan oleh BIN. Menurut Chris, pihaknya meyakini ada keterlibatan anggota BIN dalam berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, termasuk pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib. "Namun, selama ini bukti tersebut seakan dimusnahkan oleh BIN," kata Chris. (Baca: Pollycarpus Tak Bantah Jadi Agen BIN)
Jika Jokowi blusukan ke kantor BIN, diharapkan berbagai bukti dan pelanggaran HAM itu dapat terungkap. Menurut dia, berbagai dokumen di BIN soal pelanggaran HAM masa lalu itu harus dibuka. "Itu sesuai agenda pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk mengungkapkan kebenaran," kata Chris. (Baca: Jokowi Blusukan ke Lokasi, Relawan Bersorak)
Chris mengatakan pihaknya sebenarnya pernah meminta kepada Komisi Informasi Pusat tentang alat bukti seperti file dalam komputer BIN. Tapi, menurut Chris, komputer di BIN itu sudah diganti dan file-nya sudah tidak ada. Ia mengatakan Jokowi sebagai kepala negara memiliki otoritas untuk melakukan audit internal. "Dengan bukti-bukti di BIN itu, kasus pelanggaran HAM pada 1965 atau kasus 1998 bisa terungkap," katanya. (Baca: Komnas HAM Desak Jokowi Bentuk Pengadilan Ad Hoc)
