Hadapi Kebijakan Jokowi, SBY Disebut Main Dua Kaki  

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Senin, 1 Desember 2014 07:39 WIB

Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kiri) bersama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani yudhoyono (kanan) usai Upacara Penyambutan Kemiliteran di Istana Merdeka, Jakarta, 20 Oktober 2014. ANTARA/Prasetyo Utomo

TEMPO.CO, Jakarta- Pengamat politik dari Charta Politica, Yunarto Wijaya, mengatakan Partai Demokrat sedang memainkan politik dua kaki. Artinya, partai berlambang mirip logo Mercy tersebut selalu memilih posisi aman setiap kali menghadapi isu strategis. (SBY-Jokowi Saling Sindir, Pengamat: Cari Perhatian)

"Kita tidak merasakan politik dua kaki itu saat SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) menjadi presiden. Tapi, sekarang makin terasa," katanya saat dihubungi Tempo, Ahad, 30 November 2014.

Yunarto mencontohkan sikap Demokrat ihwal rencana penggunaan hak interpelasi atas kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang diambil oleh Presiden Joko Widodo. Pada awalnya, Demokrat terlihat sangat antusias mengusulkan hak interpelasi. Beberapa petinggi Demokrat pun mengaku mendukung interpelasi. (Posisi Jokowi Digeser Joshua Wong di Polling Time)

Namun saat pengusulan interpelasi yang dimulai dari pengumpulan tanda tangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Demokrat berubah arah. Kabar terakhir, Demokrat menegaskan menolak hak anggota DPR tersebut dilaksanakan. Selain itu, permainan ini juga muncul dalam sikap Demokrat yang menggagalkan opsi pemilihan kepala daerah langsung di parlemen. Di sisi lain, SBY seakan-akan muncul sebagai pahlawan dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atas keputusan parlemen tersebut.

Sayang, kata Yunarto, perpu tersebut diuji kembali di DPR. Bisa jadi sikap Demokrat tetap membatalkan pilkada langsung di Senayan. "SBY seakan-akan menjadi 'the king maker'. Bisa jadi penyeimbang atau bunglon politik," ujarnya. (Kata Ruhut Soal Saling Sindir Jokowi-SBY

Meski demikian, Yunarto berujar, politik dua kaki ini tidak akan menimbulkan perpecahan di tubuh Demokrat. Sebab, Yunarto menilai, Demokrat seperti fans club yang berwujud partai. Politik dua kaki itu hanya bertujuan meningkatkan bargaining power Demokrat sesuai dengan karakter dasar SBY yang selalu ingin terlihat menyenangkan banyak orang. "Gaya ini bisa hidup di koalisi mana pun, tapi bisa juga malah tidak hidup di mana pun," tuturnya.

DEWI SUCI RAHAYU

Baca berita lainnya:
5 Celotehan Fadli Zon yang Menuai Hujatan
Jokowi Diserang Media Malaysia, Ini Pembelaan Susi
Yorrys: Ical Bikin Partai Lapindo Jaya Saja
Lawan Stoke City, Akhirnya Liverpool Menang!
Bersepeda Bareng Jokowi, Ahok Jadi 'Buronan' Selfie









Berita terkait

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

1 jam lalu

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

4 jam lalu

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

KPU menjelaskan mengenai ketentuan anggota dewan yang ingin ikut pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

5 jam lalu

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

5 jam lalu

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi

Baca Selengkapnya

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaanya di Bidang Legislatif

6 jam lalu

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaanya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

7 jam lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

7 jam lalu

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.

Baca Selengkapnya

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

8 jam lalu

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?

Baca Selengkapnya

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

9 jam lalu

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

Selain menargetkan upacara HUT Kemerdekaan di IKN, Jokowi berencana mulai berkantor di ibu kota baru mulai Juli mandating

Baca Selengkapnya

Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

9 jam lalu

Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

Jokowi masih menggodok nama-nama calon anggota pansel calon pimpinan dan dewan pengawas KPK

Baca Selengkapnya