Ketua MK: Penggunaan Hak Interpelasi Masih Wajar
Jumat, 28 November 2014 04:36 WIB
Hamdan Zoelva. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO , Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mengatakan interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat masih dalam bentuk yang wajar. Menurut Hamdan, penggunaan hak interpelasi DPR itu merupakan bagian untuk meminta keterangan kepada presiden soal kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat. (Baca: Demokrat Abu-abu, dari Pemilu sampai Interpelasi ) "Tidak ada sesuatu yang luar biasa, jika presiden sudah menjawab pertanyaan DPR, memang ada kemungkinan menggunakan hak angket, tapi saya rasa tidak sampai ke arah situ," kata Hamdan di kantornya, Kamis, 27 November 2014. "Jadi intinya tidak usah berfikiran terlalu jauh, seharusnya berfikir untuk kepentingan rakyat banyak." (Baca: Interpelasi Jokowi, Demokrat Malu-malu Mau ) Sebelumnya, beberapa anggota DPR menggulirkan penggunaan hak interpelasi untuk meminta penjelasan pemerintah soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). (Baca: Kubu Jokowi Yakin Interpelasi BBM Bakal Rontok ) Mereka berasal dari empat partai oposisi yang juga tergabung dalam koalisi pendukung Prabowo Subianto, yaitu Partai Golkar, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional.REZA ADITYA
Terpopuler :BBM Naik, Chatib: Alhamdulillah, Benar Sekali Kelanjutan Petral Ditentukan Enam Bulan Lagi Iklan Mastin Jadi Guyonan, Apa Kata Produsen? Lelang Jabatan di ESDM Mulai Awal Desember
Advertising
Advertising
MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini
23 jam lalu
MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini
Terdapat 16 partai politik yang mendaftarkan diri dalam sengketa Pileg 2024.
Baca Selengkapnya
PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK
1 hari lalu
PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK
Salah satu yang diajukan PPP adalah perkara nomor 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tentang sengketa hasil pemilihan DPRD Kota Serang, Banten.
Baca Selengkapnya
MK Siapkan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim Konstitusi
1 hari lalu
MK Siapkan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim Konstitusi
DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?
1 hari lalu
DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?
Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.
Baca Selengkapnya
Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN
1 hari lalu
Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN
Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua KPK Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Berikut Sejumlah Kontroversi Nurul Ghufron
1 hari lalu
Wakil Ketua KPK Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Berikut Sejumlah Kontroversi Nurul Ghufron
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho, mendapat sorotan publik. Berikut sejumlah kontroversi Nurul Ghufron.
Baca Selengkapnya
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
1 hari lalu
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca Selengkapnya
Sengketa Pileg, Mantan Ketua DPD Irman Gusman Minta Pemungutan Suara Ulang di Sumbar
1 hari lalu
Sengketa Pileg, Mantan Ketua DPD Irman Gusman Minta Pemungutan Suara Ulang di Sumbar
Dalam sengketa Pileg yang diajukan ke MK, Irman Gusman menuntut empat hal. Apa saja?
Baca Selengkapnya
MK Catat 297 Perkara Sengketa Pileg, Mulai Sidang Pekan Depan
1 hari lalu
MK Catat 297 Perkara Sengketa Pileg, Mulai Sidang Pekan Depan
MK telah meregistrasi 297 perkara sengketa pileg. Sidang perdana dilakukan pada pekan depan.
Baca Selengkapnya
Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi
1 hari lalu
Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi
Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
5 jam lalu
23 jam lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu