TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada mencatat tantangan utama yang dihadapi Jaksa Agung baru nanti, yakni memberantas mafia hukum. Sebab, kata Direktur Advokasi Oce Madril, Kejaksaan identik dengan banyaknya makelar kasus. (Baca: Jokowi Diminta Tak Asal Comot Calon Jaksa Agung)
"Karena di Kejaksaan ada banyak sekali kasus dan perkara strategis yang membuat mafia hukum merebak," kata Oce kepada Tempo, Selasa, 4 November 2014. "Ini tantangan Jaksa Agung baru pilihan Presiden Joko Widodo." (Baca: Calon Jaksa Agung Diminta Revolusi Mental)
Oce menyarankan Jokowi sebaiknya memilih Jaksa Agung dari kalangan eksternal. Tujuannya agar bisa mengubah dan mereformasi budaya kerja Kejaksaan yang menurut Oce sangat koruptif. "Seperti jual-beli perkara, kepala kejaksaaan di daerah yang disuap. Itu, kan, awal dari bentuk mafia hukum."
Jika Jaksa Agung masih dipilih dari kalangan internal, Oce khawatir akan sulit untuk mengubah perilaku dan komitmen untuk memberantas mafia hukum. Sebab, Jaksa Agung dari kalangan internal dinilai sudah terbiasa dengan budaya yang ada. "Dan itu akan terus menerus diterapkan. Karena itu harus dari eksternal," katanya. Prinsipnya, ia menyarankan Jaksa Agung harus memiliki visi dan misi pemerintahan yang antikorupsi.
Presiden Jokowi saat ini sedang memilih Jaksa Agung. Pekan lalu Andi Widjajanto menyebutkan ada lima calon, yakni Mas Achmad Santosa (mantan komisioner KPK), Muhammad Yusuf (Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Hamid Awaluddin (mantan Menteri Hukum dan HAM), Widyo Pramono (Jaksa Agung Muda Pidana Khusus), serta Andhi Nirwanto (Wakil Jaksa Agung).
Belakangan muncul nama M. Prasetyo, mantan Jaksa Agung Muda Pidana Umum yang kini anggota DPR dari Partai NasDem. Nama Prasetyo disorongkan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
