Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi melakukan jumpa pers tentang penetapan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa haji, di kantornya, Jakarta, Kamis (22/5). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi Sapto Pribowo, mengatakan pihaknya siap membantu pencegahan korupsi di Kementerian Pertahanan. Menurut dia, Kementerian Pertahanan menggunakan uang negara yang cukup besar. "Kalau sudah ada penggunaan uang negara yang cukup besar, KPK tidak ada salahnya melakukan pencegahan," kata Johan di kantornya, Jumat, 3 Oktober 2014.
Sikap KPK ini menindaklanjuti pertemuan dengan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan Marsekal Madya Ismono Wijayanto yang memperkenalkan diri lantaran baru dilantik pada awal September lalu. "Kalau ada dugaan korupsi di Kemenhan, silakan saja disampaikan."
KPK, kata Johan, bisa mengkaji sistem dalam proses pengadaan. KPK dan Kementerian Pertahanan akan menggelar pertemuan lanjutan untuk membahas detail rencana tersebut. "KPK punya fungsi dan kewenangan melakukan pencegahan, sepanjang ada uang negara di sana, KPK bisa ikut membantu," ujarnya.
Pada pertemuan tadi, Johan mengatakan Ismono disambut Ketua KPK Abraham Samad, Wakil Ketua Adnan Pandu Praja, Direktur Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Direktur Penelitian dan Pengembangan (Litbang), dan pejabat struktural lainnya. Selain memperkenalkan diri dan berkoordinasi, Ismono juga melaporkan harta kekayaannya. "Soal pengadaan di Kemenhan, kalau ada laporan ya bisa ditelaah lebih lanjut. Koordinasi tadi untuk pencegahan," kata Johan.
