Pemilik mobil menujukan struk parkir meter usai melakukan transaksi pembayaran parkir di Jalan Sabang, Jakarta, 26 September 2014. Sebanyak 11 Parking meter asal Swedia tersebut rencana nya akan di operasikan besok. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Bandung - Pengamat transportasi dari Institut Teknologi Nasional, Dwi Prasetyanto, menganjurkan penyedia mesin parkir meter di kota mana pun untuk mengoptimalkan pengawasan. Alasannya, masih ada juru parkir ataupun pengendara yang tidak disipilin menggunakan mesin parkir meter.
Menurut Dwi, lemahnya pengawasan dari pihak penyedia mesin parkir mengakibatkan pembayaran parkir on-street menggunakan sistem prabayar itu tidak efektif. "Misalnya kapasitas untuk lokasi parkirnya itu untuk 500 mobil, tapi ternyata hanya 300 yang tarif parkirnya masuk ke mesin. Bisa jadi sisanya masuk ke kantong (juru parkir)," kata Dwi. (Baca juga: Parking Meter, Juru Parkir Masih Terima Tunai)
Padahal, ujar Dwi, tujuan utama penerapan sistem parkir meter adalah mengurangi penyimpangan yang dilakukan juru parkir. Selain itu, mesin parkir meter juga dipakai untuk menentukan tarif parkir progresif, sehingga biaya parkir bisa terkontrol sesuai dengan lama parkir. Ujungnya, penggunaan mesin itu bisa mengoptimalkan pemasukan bagi daerah dibandingkan dengan sistem parkir konvesional.
Dwi menuturkan, untuk mengurangi kemungkinan juru parkir berlaku curang atau pengendara tidak berdisiplin, perlu ada pengawasan yang ketat. Pemerintah daerah bisa menggunakan penjaga mesin parkir atau kamera pengawas CCTV. "Lihat kembali tujuan utama penerapan mesin itu. Jangan sampai hanya jadi tren. Fungsinya harus optimal," ujar Dwi.
Pemerintah DKI Jakarta pada September lalu mulai mengujicobakan penggunaan mesin parkir meter di Jalan Sabang, Jakarta Pusat. Sebelumnya, pada Desember 2013, Kota Bandung lebih dulu melakukan uji coba mesin parkir prabayar ini di Jalan Braga. Namun, penerapan mesin parkir itu masih terkendala masalah sosial, seperti ketidaksiplinan sumber daya manusia.
