TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto mengatakan pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo akan menggunakan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara 2015. "Apa pun keputusan pemerintah saat ini akan kami jalankan dulu," katanya saat dihubungi Tempo pada Rabu, 17 September 2014.
Menurut dia, pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla akan menggunakan RAPBN 2015 karena RAPBN 2015 merupakan undang-undang. (Baca: Chairul Tanjung: RAPBN 2015 Tak Akan Bebani Jokowi)
Sebelumnya, Hasto mengatakan Kelompok Kerja Tim Transisi Bidang Ekonomi menemukan angka-angka aneh di RAPBN 2015. (Baca Tim Transisi: Gerak Jokowi Terkunci RAPBN 2015)
Angka-angka tersebut antara lain alokasi Rp 18 triliun untuk rapat-rapat kementerian lembaga, yakni Rp 6,25 triliun untuk rapat dalam kota dan Rp 11,9 triliun untuk rapat luar kota. Selain itu, ada juga alokasi Rp 15,5 triliun untuk biaya perjalanan dinas. (Baca: Asumsi Makro RAPBN 2015 Disepakati)
Menurut Hasto, setelah mengkaji RAPBN 2015 dan menyiapkan beberapa langkah strategis agar bisa memperoleh ruang fiskal yang lebih besar, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla akan segera menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015. "Sambil berjalan kami lakukan pembenahan," ujarnya.
Selain itu, Hasto mengatakan Jokowi tidak akan mencampuri kebijakan-kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Tim Transisi, kata dia, juga telah menyiapkan beberapa langkah strategis untuk melakukan efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga seperti penghematan pada pos belanja perangkat teknologi informasi, belanja iklan, dan belanja rapat.
GANGSAR PARIKESIT
Terpopuler:
Pasar Kecewa terhadap Susunan Kabinet Jokowi
Gandeng Parpol, Jokowi Tak Ingkar Janji
Jadi Presiden, Harga Sepatu Jokowi Rp 400 Ribu
Tak Ada Elpiji, Tinja pun Jadi
40 Negara Bahas Strategi Hancurkan ISIS
Berita terkait
Bappenas Pastikan Makan Siang Gratis Tidak Bersumber dari Dana BOS
14 jam lalu
Bappenas menyatakan tidak ada pihak swasta yang akan ikut mensponsori program makan siang gratis.
Baca SelengkapnyaBea Cukai jadi Sorotan, CITA Sarankan Sejumlah Langkah Perbaikan
23 jam lalu
Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menyoroti kritik publik terhadap Ditjen Bea Cukai belakangan ini.
Baca SelengkapnyaIndef Minta Pemerintah Antisipasi Penurunan Konsumsi pada Triwulan II
1 hari lalu
Pemerintah diminta untuk mengantisipasi potensi menurunnya kinerja konsumsi rumah tangga terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan II 2024.
Baca SelengkapnyaSerba-serbi UKT: Landasan Penetapan Besaran UKT di Perguruan Tinggi Negeri
1 hari lalu
Pembahasan besaran Uang Kuliah Tunggal disingkat UKT kerap menjadi persoalan yang kerap diprotes mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Baca SelengkapnyaJokowi soal Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen: Menumbuhkan Sebuah Optimisme
1 hari lalu
Presiden Jokowi mengatakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen di kuartal pertama tahun ini patut disyukuri.
Baca SelengkapnyaWamenkeu Suahasil Nazara Soroti 3 Faktor Penting dalam Ekonomi RI, Suku Bunga hingga Kurs Rupiah
2 hari lalu
Wamenkeu Suahasil Nazara menyoroti tiga faktor yang menjadi perhatian dalam perekonomian Indonesia saat ini. Mulai dari suku bunga yang tinggi, harga komoditas, hingga nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Pertama 2024 Tingkatkan Lapangan Pekerjaan
2 hari lalu
Kementerian Keuangan mencatat di tengah gejolak ekonomi global perekonomian Indonesia tetap tumbuh dan mendorong peningkatan lapangan pekerjaan.
Baca SelengkapnyaKuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat
5 hari lalu
Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.
Baca SelengkapnyaTerkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi
7 hari lalu
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi
7 hari lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.
Baca Selengkapnya