Jokowi menyalamii warga saat berkunjung ke Desa Jati, Karanganyar, Jawa Tengah, 13 September 2014. ANTARA/Maulana Surya
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva menaruh sejumlah harapan kepada presiden terpilih Joko Widodo dan anggota parlemen jika nanti sudah dilantik. Salah satunya adalah penguatan institusi hukum dan menghentikan segala macam pembentukan atau pun rancangan undang-undang yang dibahas di DPR.
"Karena kita terlalu sibuk membuat dan merancang UU, sedangkan penegakan hukum kita dalam implementasinya tidak kredibel," kata Hamdan, saat memberikan sambutan di acara ikatan alumni HMI, di gedung Mahkamah Konstitusi, Selasa, 16 September 2014. "Lebih baik fokus penguatan institusi lembaga penegak hukum. Percuma kalau banyak UU, tapi tidak ditegakkan." (Baca: Tiga Agenda Prioritas Jokowi Menurut Ekonom RBS)
Selain itu, Hamdan juga menyinggung mengenai harapan di pemerintahan ke depan mengenai konsep demokrasi. Menurut dia, sesuai dengan rujukan Mohammad Hatta, demokrasi yang baik diterapkan di Indonesia adalah demokrasi yang melalui permusyawaratan perwakilan.
"Bahwa yang terpenting dalam demokrasi adalah rakyat yang menjadi penentu atas masa depannya sendiri melalui mandat yang mereka berikan," kata Hamdan. "Baik secara langsung maupun perwakilan. Kerakyatan yang dipimin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu yang harus dijalankan." Artinya, kata Hamdan, demokrasi yang bukan hasil jiplakan dari negara luar. (Baca: Dana Riset , Jokowi: Beras 12 Ton per Hektar)
Selain itu, Hamdan juga berharap nantinya di pemerintahan baru, khususnya dalam kesejahteraan dan kemakmuran, harus kembali mengacu kepada Pasal 33 UUD 1945, yaitu demokrasi yang memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan cara memanfaatkan hasil bumi untuk kepentingan rakyat, bukan modal asing.
Hamdan juga menilai jika masih ada campur tangan asing dalam mengurusi seluruh kekayaan negara Indonesia, maka negeri ini belumlah sempurna untuk dikatakan merdeka dan menerapkan prinsip demokrasi yang ada. "Jika ada modal asing tapi yang kerja masih kita dan bukan untuk kepentingan rakyat, maka itu sudah menyalahi konsitusi dan rakyat kita belum merdeka," kata Hamdan.
