DPR Akan Bahas Tujuh Rancangan Undang-Undang

Reporter

Editor

Senin, 2 Mei 2005 12:36 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:DPR mengagendakan pembahasan 7 rancangan undang-undang selama masa persidangan IV, 2 Mei-8 Juli. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna pembukaan masa persidangan IV di gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (2/5). Rapat dipimpin secara bergantian oleh ketua DPR Agung Laksono, Wakil Ketua DPR Zaenal Maarif, dan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar.Tujuh rancangan yang sudah disiapkan Badan Musyawarah itu terdiri, 2 rancangan usulan dari pemerintah dan 5 inisiatif DPR. Nah, rancangan dari pemerintah: mengenai Perubahan Undang-Undang Nomor 36/2004 tentang APBN dan Pembangunan Jangka Panjang periode 2000-2005. Adapun 5 rancangan dari DPR adalah pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Maluku Utara, Banten, Bangka Belitung, dan Gorontalo, serta Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Dalam Rapat Paripurna, DPR pun menyatakan khawatir atas keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menguji semua undang-undang yang berlaku sebelum UUD 1945 diamendemen, yakni 1999. Padahal, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, lembaga itu hanya berwenang menguji materiil undang-undang yang berlaku sesudah konstituso diubah, yaitu 2002.purwanto

Berita terkait

Pakar Hukum Sebut Prabowo Bisa Langgar UU Jika Tambah Kementerian

1 hari lalu

Pakar Hukum Sebut Prabowo Bisa Langgar UU Jika Tambah Kementerian

Rencan Prabowo menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 akan melanggar Undang-Undang Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

UU Desa yang Baru, Apa Saja Poin-Poin Isinya?

5 hari lalu

UU Desa yang Baru, Apa Saja Poin-Poin Isinya?

Presiden Jokowi telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa atau UU Desa

Baca Selengkapnya

Kementerian Dalam Negeri Rusia Izinkan Foto di Pasport Pakai Jilbab

8 hari lalu

Kementerian Dalam Negeri Rusia Izinkan Foto di Pasport Pakai Jilbab

Rusia melonggarkan aturan permohonan WNA menjadi warga Rusia dengan membolehkan pemohon perempuan menggunakan jilbab atau kerudung di foto paspor

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

12 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

13 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

13 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya

Begini Pengaturan Soal Zoonosis dan Masyarakat Adat dalam RUU KSDAHE

20 hari lalu

Begini Pengaturan Soal Zoonosis dan Masyarakat Adat dalam RUU KSDAHE

Sejumlah aspek dalam RUU KSDAHE dianggap masih memerlukan penguatan dan penyelarasan.

Baca Selengkapnya

Ditarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Beri Ruang Dukungan untuk Konservasi Internasional

21 hari lalu

Ditarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Beri Ruang Dukungan untuk Konservasi Internasional

Rancangan Undang-undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya atau RUU KSDAHE ditarget segera disahkan pada tahun ini.

Baca Selengkapnya

Lupakan Kejadian Pilkada Jatim 2018, LaNyalla Hadiri Open House Prabowo Subianto

27 hari lalu

Lupakan Kejadian Pilkada Jatim 2018, LaNyalla Hadiri Open House Prabowo Subianto

Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattaliti menghadiri open house presiden terpilih Prabowo Subianto

Baca Selengkapnya

Pelaksanaan Undang-Undang Pelarangan Madrasah di Uttar Pradesh India Ditunda

31 hari lalu

Pelaksanaan Undang-Undang Pelarangan Madrasah di Uttar Pradesh India Ditunda

Mahkamah Agung India menunda perintah pengadilan tinggi yang akan melarang berdirinya madrasah di Uttar Pradesh.

Baca Selengkapnya