TEMPO.CO, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Soekarwo setuju jika presiden-wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla merampingkan susunan kabinet dan mengurangi wakil menteri.
"Itu untuk membuat kinerja lebih efektif dan efisien, jangan sampai mempersulit birokrasi di dalamnya," kata gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo ini di kantornya, Selasa, 2 September 2014. (Baca juga: Jokowi dan JK Mulai Silang Pendapat Soal Kabinet)
Soekarwo mencontohkan, kementerian yang harus dimerger adalah Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Selain itu, dia mengatakan, pengurangan jumlah wakil menteri akan membuat pemerintahan lebih efisien dan efektif.
Menurut Pakde Karwo, dari segi manajemen, fungsi wakil menteri tidak terlalu mendesak. Fungsi wakil menteri pada pengawasan masih bisa dilakukan inspektorat jenderal. Selain itu, ada Badan Pemeriksa Keuangan serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Soekarwo juga mengusulkan adanya Kementerian Penerimaan Negara yang nantinya akan mengurusi semua hal terkait dengan pemasukan negara sehingga akan lebih produktif untuk meningkatkan penerimaan pajak. "Yang nerima jangan jadi satu dengan yang membelanjakan. Kementerian ini akan fokus pada penerimaan di pajak," ujarnya.
Soekarwo meminta Jokowi-JK memaksimalkan peran Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. "Penyusunan perencanaan program harus melibatkan semua sektor," ujarnya.
