Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini Alasan Menantu Soekarwo Tinggalkan Demokrat dan Bergabung dengan Golkar

Reporter

image-gnews
Bayu Airlangga (kanan) berfoto bersama Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur M. Sarmuji usai menyatakan bergabung ke Partai Golkar. ANTARA/HO-Tim BA
Bayu Airlangga (kanan) berfoto bersama Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur M. Sarmuji usai menyatakan bergabung ke Partai Golkar. ANTARA/HO-Tim BA
Iklan

TEMPO.CO, Surabaya - Menantu Soekarwo, Bayu Airlangga memutuskan bergabung dengan Partai Golkar usai menyatakan diri keluar dari Partai Demokrat. Ia menyatakan telah menjalin komunikasi secara intensif dengan pengurus Partai Golkar.

"Saya sudah bertemu Ketua Golkar Jatim Pak Sarmuji. Saya sudah mengenal beliau cukup lama dan (Sarmuji) banyak mengajarkan tentang politik," kata Bayu di Surabaya, Sabtu 21 Mei 2022.

Ia memiliki pertimbangan khusus untuk bergabung dengan partai berlambang pohon beringin tersebut, yakni mengedepankan konsep demokratis. Di Golkar, tambahnya, semua kader memiliki kesempatan dan setiap hal yang diperjuangkan untuk kebesaran partai sangat dihargai. "Itu yang membuat saya tertarik dan mantap bergabung dengan Golkar," tambahnya.

Bayu mengatakan sudah menyiapkan diri maju dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 dan maju sebagai calon anggota DPR RI. "Rencana ke depan, saya akan ikut perintah Pak Sarmuji sebagai Ketua Golkar Jatim. Saya pribadi memproyeksikan untuk maju ke DPR RI di tahun 2024," katanya.

Bayu Airlangga menyatakan keluar dari Partai Demokrat karena dirinya tidak terpilih sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur periode 2022-2027. Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menunjuk Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur.

Selain duduk sebagai anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Bayu pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris DPD Partai Demokrat Jatim.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, Sarmuji mengatakan Bayu adalah kader potensial dan mereka telah menjalin komunikasi setelah Bayu menyatakan mundur dari Partai Demokrat.

"Jadi, secara etika kami menjaga betul sebelum Bayu menyatakan keluar dari Demokrat. Kami tidak melakukan pembicaraan untuk membangun persepsi terhadap Partai Golkar. Ibarat transfer pemain sepak bola, saat kontraknya habis, baru kami melakukan pembicaraan. Kami menjaga etika sesama partai," ujar Sarmuji.

Wakil Ketua Komisi VI DPR itu mengatakan Bayu segera dimasukkan ke kepengurusan DPD Partai Golkar Jatim dan telah meminta izin kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk segera dilakukan revitalisasi kepengurusan.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Demokrat Ungkap Alasan Tidak Satu Perahu Lagi dengan PKS di Pilkada Depok 2024

9 jam lalu

Logo Partai Demokrat
Demokrat Ungkap Alasan Tidak Satu Perahu Lagi dengan PKS di Pilkada Depok 2024

Ketua DPC Partai Demokrat Depok Edi Sitorus mengungkapkan alasan tidak lagi satu perahu dengan PKS pada Pilkada Depok 2024


Sejumlah Politikus PSI dan Golkar Hadir di Deklarasi Koalisi Sama-sama Pilkada Depok

10 jam lalu

Ketua DPD PSI Kota Depok Oparis Simanjuntak usai deklarasi relawan Depok Kaesang Menang di Depok, Kamis, 1 Juni 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Sejumlah Politikus PSI dan Golkar Hadir di Deklarasi Koalisi Sama-sama Pilkada Depok

Enam parpol membentuk koalisi Sama-sama di Pilkada Depok 2024 untuk menggusur dominasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)


Alasan PAN Belum Beri Rekomendasi Emil Dardak Maju dengan Khofifah di Pilkada Jawa Timur

11 jam lalu

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri) bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak (tengah) dan istrinya Arumi Bacshin (kanan) menyapa warga ketika diarak menuju Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Kamis 14 Februari 2019. Kegiatan tersebut dalam rangka penyambutan Khofifah dan Emil setelah dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2014. ANTARA FOTO/Zabur Karuru
Alasan PAN Belum Beri Rekomendasi Emil Dardak Maju dengan Khofifah di Pilkada Jawa Timur

PAN belum memberikan rekomendasi kepada Emil Dardak karena Demokrat belum melakukan komunikasi politik dengan mereka.


Alasan Golkar dan PKS Berkoalisi dalam Pilkada 2024 Kota Semarang

14 jam lalu

Ketua DPD Partai Golkar Kota Semarang Erry Sadewo bersalaman dengan Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Semarang Suharsono, di Kantor DPD PKS Kota Semarang, Senin 6 Mei 2024. ANTARA/HO-PKS
Alasan Golkar dan PKS Berkoalisi dalam Pilkada 2024 Kota Semarang

Yoyok Sukawi mendaftar sebagai bakal calon Wali Kota Semarang ke Partai Demokrat di Pilkada 2024.


Ketua Komisi II DPR Dukung Wacana Presidential Club Ala Prabowo, Sebut Pentingnya Komunikasi Elite Bangsa

14 jam lalu

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat RI Ahmad Doli Kurnia usai Rapat Paripurna Masa Persidangan 1 tahun sidang 2023-2024 di Nusantara II, DPR RI, Jakarta Pusat pada Selasa, 3 Oktober 2023.
Ketua Komisi II DPR Dukung Wacana Presidential Club Ala Prabowo, Sebut Pentingnya Komunikasi Elite Bangsa

Doli menyatakan, Presidential Club akan mempermudah Prabowo dalam menjalankan tugas sebagai Presiden


Demokrat Klaim Ide Presidential Club Sudah Ada Sejak era SBY

14 jam lalu

Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief usai jalani sidang daring sebagai saksi dalam sidang kasus korupsi Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis, 4 Januari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Demokrat Klaim Ide Presidential Club Sudah Ada Sejak era SBY

Demokrat menyatakan ide pembentukan presidential club sebetulnya sudah tercetus sejak 2014.


Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

15 jam lalu

Petugas KPPS menunjukan aplikasi Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi Pilkada serentak saat uji coba di komplek Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu, 9 September 2020. Sirekap merupakan aplikasi digital dalam penghitungan suara dalam Pemilihan Serentak 2020 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. TEMPO/Prima mulia
Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

Hakim MK Arief Hidayat mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap di pilkada 2024. Arief mencontohkan Sirekap juga sempat menjadi polemik dalam sengketa pilpres 2024.


MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

1 hari lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kiri) mengikuti sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

MK akan memberi tahu kelengkapan tambahan yang dibutuhkan dari pemohon jika perkara mereka lanjut ke pembuktian berikutnya setelah dismissal.


Didukung Banyak Parpol, Khofifah Disebut Punya Potensi Menang Lagi di Pilkada Jatim

1 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kanan) melantik Sekdaprov Jatim Adhy Karyono (dua sari kanan) sebagai Penjabat Gubernur Jatim menggantikan Khofifah Indar Parawansa, Jumat, 16 Februari 2024. Nampak pula mantan Wagub Emil Dardak. (Foto Istimewa)
Didukung Banyak Parpol, Khofifah Disebut Punya Potensi Menang Lagi di Pilkada Jatim

Ujang menyebut belum ada figur yang berani muncul lantaran Khofifah memiliki elektabilitas baik di Jatim dan didukung oleh partai pemenang pilpres.


Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

1 hari lalu

Mahfud MD saat mengunjungi UII Yogyakarta Rabu, 8 Mei 2024. Dok.istimewa
Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

Mahfud Md mengatakan Pilpres 2024 secara hukum konstitusi sudah selesai, tapi secara politik belum karena masih banyak yang bisa dilakukan.