Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto dan Ketua Umum Gerindra, Suhardi dalam pembacaan deklarasi dukungan di kantor DPP PPP (16/5). TEMPO/Seto Wardhana
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Pakar Partai Persatuan Pembangunan Barlianta Harahap ingin partainya tetap berada di pemerintahan. "Sejalan dengan ideologi dan prinsip perjuangan PPP, partai ikut aktif dalam pemerintahan negara untuk melayani masyarakat," kata Barlianta melalui pesan singkat, Jumat, 15 Agustus 2014.
Menurut Barlianta, pimpinan partai Kabah harus segera mengubah arah koalisi partai. Dia menyatakan PPP tidak seharusnya terlibat dalam koalisi permanen dengan Partai Gerakan Indonesia Raya. Keputusan itu kata dia tak pernah dibahas dalam rapat partai. (Baca:PPP Terima Apa pun Keputusan MK)
Barlianta bahkan menuding Ketua Umum Suryadharma Ali telah bertindak sepihak dengan menandatangani koalisi permanen. "Koalisi permanen yang ditandatangani Suryadharma sama sekali tidak mewakili PPP," ujarnya.
Sikap partai Kabah kini memang terbelah. Kelompok Suryadharma berkukuh PPP tetap akan bersama koalisi merah putih yang mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada pemilihan presiden 9 Juli lalu. Di Kubu ini mantan Menteri Agama itu didukung Wakil Ketua Umum Hasrul Azwar, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz dan Ketua DPP Dimyati Natakusumah. (Baca:PPP Sarankan Jokowi Percepat Pengunduran Diri)
Di kubu berlawanan, Wakil Ketua Umum Suharso Monoarfa ingin agar pergantian ketua umum segera dilakukan. Ketua baru PPP, kata dia, harus membawa partai masuk dalam pemerintahan. Di kubu ini Suharso mengklaim didukung sekitar 20 pengurus wilayah. Sekretaris Jenderal Romahurmuziy sempat masuk dalam barisan pendukung kudeta. Namun, belakangan Romahurmuziy terlihat netral.(Baca:Suryadharma Disambut Dingin di Mukernas)
