Pihak termohon yang juga Komisioner KPU Ida Budhiati (kedua kiri), Komisioner KPU Sigit Pamungkas (kiri) bersama penasehat hukum saat sidang perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 12 Agustus 2014. ANTARA/Reno Esnir
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua dan para anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu membantah segala tuduhan yang diajukan tim calon presiden Prabowo-Hatta.
Mereka dilaporkan oleh kubu Prabowo karena dinilai melanggar ketentuan aturan pilpres lantaran membiarkan Gubernur DKI Joko Widodo maju sebagai kandidat presiden.
Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan Jokowi sudah menyertakan surat izin dari presiden untuk maju sebagai calon presiden.
"Permohonan dari Jokowi sudah sah," kata dia saat di bersidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di gedung Kementerian Agama, Rabu, 13 Agustus 2014 untuk berklarifikasi. Tim Jokowi, kata Husni, menyertakan kelengkapannya pada tahap perbaikan. "Lalu, KPU mengesahkan pencalonan baik Prabowo maupun Jokowi pada 28 Mei." (Baca: Jumat, DKPP Gelar Sidang Gugatan Pemilu Presiden).
Anggota Badan Pengawas Pemilu Endang Wihdaningtyas mengatakan Jokowi diizinkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 14 Mei. Ia menampik tuduhan dari advokat Prabowo bahwa Bawaslu tak bekerja dengan membiarkan pencalonan Jokowi.
Ia menjelaskan Bawaslu bertugas untuk memastikan tak ada hak-hak politik seseorang yang dikurangi. "Bawaslu sudah klarifikasi ke semua pihak. Dan, Jokowi sudah memenuhi persyaratan administrasi sebagai calon presiden," kata dia.
Seluruh jajaran KPU dan Bawaslu lalu meminta majelis hakim untuk menolak tuntutan pengadu untuk seluruhnya. Teradu, KPU dan Bawaslu, menyatakan laporan pengadu, yakni Tim Prabowo-Hatta, tidak terbukti. Teradu juga meminta agar nama baik mereka direhabilitasi.
"Atau, andai ada putusan lain, harap majelis hakim memberikan putusan seadil-adilnya," kata Husni dan Endang dalam waktu berbeda.
Sebelumnya, Advokat Prabowo-Hatta, Tonin Tachta Singarimbun, mengatakan Jokowi mengajukan surat izin cuti pada 13 Mei 2014. Menurut dia, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah dan Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara baru diterbitkan pada 14 Mei 2014. "UU dilanggar KPU dan dibiarkan Bawaslu," ujar Tonin.
