Bawaslu Merekomendasi Pemilihan Ulang di 4 Provinsi  

Reporter

Minggu, 13 Juli 2014 03:58 WIB

Pekerja pemilu, dikawal polisi dan tentara, gunakan kuda mengangkut kotak suara ke TPS di daerah terpencil di Tlogosari, Jawa Timur, Indonesia, 8 Juli 2014. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia bersiap untuk pemilihan presiden baru. (AP/Trisnadi)

TEMPO.CO , Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan pemugutan suara ulang di kabupaten dan sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di empat Provinsi, yaitu Maluku Utara, Daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, dan Sulawesi Tenggara. Rekomendasi pemungutan suara ulang itu disampaikan Ketua Bawaslu, Muhammad, di Jakarta, Sabtu, 12 juli 2014.

Ditambahkan oleh Muhammad bahwa pemungutan suara ulang itu tak boleh mengganggu alur penghitungan suara berjenjang. "Maksimal Ahad, 13 Juli sudah harus masuk ke tingkat kecamatan," kata Muhammad.

Di dua kabupaten, Morotai dan Halmahera Tengah, di Maluku Utara, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara membagikan surat suara kepada kedua saksi saat pemungutan berakhir. Lantaran dianggap masif, kata Muhammad, KPU setempat diwajibkan untuk menggelar pemungutan suara ulang.

Di Yogyakarta juga ada satu tempat pemungutan suara yang jumlah suaranya memiliki selisih dua suara dengan jumlah pemilihnya. Bawaslu juga merekomendasikan langsung pemungutan suara ulang. "Kalau selisihnya satu masih ditolerir," kata dia. (Baca juga: Jelang Pilpres, DPT DKI Tambah 94 Ribu Pemilih).

Di TPS di Indramayu, Jawa Barat juga ada seseorang yang memberikan suaranya lebih dari sekali. Petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara mengizinkan pemilih ini mencoblos untuk mewakili saudara-saudaranya. "Ada di TPS 37, 38, 39, dan 40," kata dia.

DDi Sulawesi Tenggara, ada seorang KPPS yang menuliskan sekitar 200 lebih nama pemilihnya di kertas suara. Alasan KPPS, kata Muhammad, untuk memudahkan. "Namun itu melanggar prinsip kerahasiaan," kata dia.

MUHAMMAD MUHYIDDIN

Berita terkait

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

1 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

2 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

2 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

3 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

3 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

5 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

5 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

6 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

7 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

7 hari lalu

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.

Baca Selengkapnya