Bawaslu Kritik Media Soal Kisruh Hong Kong

Reporter

Editor

Budi Riza

Selasa, 8 Juli 2014 06:34 WIB

Kericuhan di lokasi TPS pemilihan presiden 2014 di Hong Kong. Twitter.com

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad mengatakan kabar mengenai kericuhan pada saat pemungutan suara di Hongkong adalah tidak benar. Ia menilai media melebih-lebihkan fakta yang ada di lapangan.

"Kejadian yang benar tidak seperti apa yang berkembang di media mainstream saat ini. Media sosial juga melebih-lebihkan," kata Muhammad saat ditemui dalam acara Silaturahim dan Rekonsiliasi Nasional Pemilu Presiden di Hotel Borobudur, Senin, 7 Juli 2014.

Muhammad menjelaskan kronologi kericuhan pemungutan suara yang terjadi di Victoria Park. Menurut dia, ada kesepakatan antara Penyelenggara Pemilu Luar Negeri dengan otoritas Hongkong bahwa pemungutan suara tidak melebihi dari pukul lima petang waktu setempat. (Baca: Kisruh di Hong Kong, Ini Hasil Penyelidikan Bawaslu)

Pada pukul lima, kata Muhammad, sudah tidak ada antrean pemilih sehingga petugas menutup tempat pemungutan suara. Muhammad mengaku 30 menit sebelum ditutup, petugas sudah berulangkali menyampaikan pengumuman melalui pengeras suara yang ditujukan bagi masyarakat Indonesia agar menggunakan hak pilihnya.

Muhammad mengatakan bilik suara pada akhirnya ditutup pukul 05.06 petang waktu setempat. Menurut dia, ada sejumlah warga negara Indonesia yang datang 20 menit setelah TPS ditutup. Kericuhan terjadi, tetapi tidak besar seperti saat masyarakat yang terlambat memaksa menggunakan hak pilihnya. (Baca: Telat, WNI di Hong Kong Tak Bisa Gunakan Hak Pilih)

Anggota Bawaslu lain, Nelson Simanjutak, memberikan klarifikasi bahwa PPLN berpedoman pada aturan dari otoritas setempat serta kesepakatan untuk merampungkan kegiatan pukul lima petang. (Baca: Ada TKI di Hong Kong Pilih Prabowo karena Pacar)

Nelson mengatakan keputusan yang diambil bagai memakan buah simalakama. Menurut dia, ada kekeliruan karena memasung hak politik warga negara. Namun, ia meyakini sikap tegas ini sangat mendesak. "Kalau dibuka lebih dari jam lima, akan ada tuntutan baru. Pihak yang kalah akan menganggap pencoblosan tidak sah karena di luar dari aturan dan kesepakatan," ujar Nelson.

Senada dengan Muhammad, Nelson juga menganggap media membesar-besarkan peristiwa ini. Terlebih, PPLN telah mencantumkan dalam surat undangan waktu penutupan tempat pemungutan suara. (Baca: Dihalangi Mencoblos, Ratusan TKI Hong Kong Marah)

"Saya memastikan dalam undangan tercatat dengan jelas mengenai waktu pelaksanaan, bahkan sudah ada pembagian waktu yang jelas supaya tidak terjadi tumpukan antrean di jam tertentu," ujar Muhammad.

Muhammad juga membantah dugaan kecurangan yang dilakukan oleh salah satu anggota Bawaslu yang mau membuka tempat pemungutan suara asal memilih nomor satu. Muhammad mengaku telah memastikan langsung kepada Sigit Pamungkas perihal pernyataan tersebut.

Muhammad meyakini tidak ada satu pun anggota Bawaslu yang memberikan dukungan dengan cara menghalangi hak pilih masyarakat. "Sama saja seperti bunuh diri," ujar dia menirukan penjelasan Sigit. (Baca: Ratusan TKI Hong Kong Histeris Teriakkan: Jokowi!)

DINI PRAMITA

Topik terhangat:
Jokowi-Kalla | Prabowo-Hatta | Piala Dunia 2014 | Tragedi JIS

Berita terpopuler lainnya:
Pengamat Nilai Sikap SBY Berlebihan
Debat, Hatta Keliru Sebut Harga Baru Gas Tangguh
Netizen Dukung Jokowi-Kalla di Semua Segmen Debat

Berita terkait

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

10 jam lalu

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.

Baca Selengkapnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

11 jam lalu

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

15 jam lalu

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini

Baca Selengkapnya

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

17 jam lalu

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

2 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

2 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

4 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

6 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

7 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

7 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya