Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa berjabat tangan dengan Joko Widodo-Jusuf Kalla, sebelum mengikuti debat Capres-Cawapres, di Jakarta, 9 Juni 2014. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Tasikmalaya - Kepala Kepolisian Resor Tasikmalaya Ajun Komisaris Besar Widjonarko meminta anggota TNI dan Polri tidak memperbincangkan atau membahas calon presiden, sekalipun ketika mengobrol santai dengan masyarakat. Hal ini untuk menunjukkan bahwa TNI-Polri netral dalam pilpres nanti.
"Harus netral. Saat ngobrol santai dengan warga pun jangan membahas soal capres," kata Widjonarko saat ditemui di Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jumat, 13 Juni 2014. (Baca: Panglima TNI: Netralitas TNI Harga Mati)
Setiap orang, kata dia, di dalam hatinya tentu mempunyai keinginan untuk mendukung salah satu calon presiden. Namun dia berharap anggota TNI-Polri mampu mengendalikan keinginan tersebut.
Widjonarko menjelaskan, apabila kedapatan ada anggota TNI-Polri yang memihak salah satu capres, konsekuensinya adalah pemecatan. "Konsekuensinya tentu sudah pada tahu, yaitu dipecat. Bisa juga mengajukan pensiun dini, bagaimana tingkat kesalahannya," ucapnya.
Widjonarko juga mengimbau seluruh anggota TNI-Polri di Tasikmalaya untuk bisa menjaga kendaraan dinasnya. Jangan sampai, kata dia, ada pemanfaatan oleh salah satu pihak dari kedua calon presiden.
"Awas, kendaraan dinas pun bisa rawan isu politik. Jangan sampai dipinjamkan kepada seseorang yang memiliki kepentingan untuk upaya pemenangan capres," kata Widjonarko. (Baca: Panglima TNI: Aksi Babinsa di Cideng Tak Terbukti)
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.