TEMPO Interaktif, Surabaya:Ketua DPW PPP Jawa Timur, KH Masykur Hasyim menyatakan bahwa rekomendasi Silaturrahmi Nasional PPP soal percepatan muktamar melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP. "Jatim minta kader yang menamakan PPP asli untuk tunduk kepada AD/ART partai," ujar Masykur kepada Tempo di Surabaya, Minggu (27/2). Masykur menegaskan bahwa dirinya tidak menolak percepatan muktamar. Namun yang menjadi masalah, percepatan muktamar oleh silaturahmi nasional itu tanpa didahului oleh musyawarah ranting, anak cabang, cabang dan wilayah yang diamanatkan oleh muktamar ke V PPP pada 2003 lalu. "Jika ini dilaksanakan dan tiga bulan selesai, kenapa tidak, kita setuju, katanya.Maka dari itu, Masykur setuju adanya sanksi kepada pengurus yang menghadiri silatnas. Menurutnya, DPW PPP Jatim akan mengusulkan pemberhentian 16 kader PPP Jatim yang hadir ke silatnas. Mereka berasal dari berbagai daerah, di antaranya Jember, Bondowoso, Kota Madiun, Ngawi, Ponorogo, Surabaya dan Megetan. "Kami akan mengusulkan pemberhentian dari keanggotaan partai dan dari DPRD," tegas Masykur, sambil menambahi kalau mereka tetap punya hak membela diri. Adi Mawardi