TEMPO Interaktif, Mataram: Dewan Pimpinan Wilayah PPP Nusa Tenggara Barat tak hanya menolak digelarnya Silaturahmi Nasional, tetapi juga menolak digelarnya Musyawarah Luar Biasa (MLB). Alasannya, baik silatnas yang digelar di Jakarta mulai hari ini ataupun MLB melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga organisasi. "Kita menolak semuanya. Sebab proses itu di luar jalur partai dan jelas tidak sah," tegas Tuan Guru Haji Anwar M.Z., Ketua DPW PPP NTB, di Mataram, Jumat (25/2) siang.Menurut Anwar, digelarnya silatnas ini merupakan pintu masuknya MLB. Artinya, apa yang digagas sejumlah kader berlambang ka'bah dengan menggelar silaturahmi nasional ini jelas berujung digelarnya mempercepat muktamar atau digelarnya MLB. "Makanya PPP NTB sudah antisipasidahulu, dengan menolak mempercepat muktamar atau digelarnya MLB. Sebab, ujung dari silaknas itu bermuara pada dua alternatif itu," paparnya.Meski demikian, kata Anwar mengakui keberadaan beberapa kader PPP NTB di Jakarta saat digelar silaturahmi di Jakarta siang ini. Di antaranya adalah Bonyo Thamrin Rayes (Wakil Gubernur NTB dan Wakil Ketua DPWPPP NTB), Lalu Hadi Feisal (Wakil Ketua), Hazmi Hamzar (Wakil Ketua), Mohammad Wildan (Ketua DPC PPP Mataram), M Husni Thamrin (Sekretaris DPC PPP Mataram), dan Ruslan (kader PPP DPC Kabupaten Dompu). Menurut Anwar, para kader partai itu, datang ke Jakarta untuk tugas, bukan untuk silaturahmi nasional. Misalnya Bonyo Thamrin Rayes yang datang ke Jakarta untuk tugas yang berkaitan dengan jabatannya sebagai Wakil Gubernur NTB. Begitu juga dengan para kader lain yang datang ke Jakarta, karena DPRD Mataram sedang melakukan kunjungan kerja ke Jakarta. Anwar mengancam, jika kemudian hari ada laporan lain bahwa mereka terbukti menghadiri acara silatnas, maka DPW PPP NTB, akan mengambil tindakan. "Akan kita adili jika mereka terbukti datang di silatnas. Apakah sebagai pribadi atau partai sebab esensinya sama," tandasnya. sujatmiko