TEMPO.CO, Padang - Pasangan incumbent Mahyeldi Ansharullah dan Emzalmi alias Mahem, mengklaim unggul dalam pemilihan kepala daerah Kota Padang, yang berlangsung Rabu 5 Maret 2014.
Klaim ini berdasarkan pada hasil perhitungan yang dilakukan tim sukses Mahem di 11 kecamatan yang di Kota Padang. Pasangan yang diusung Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan ini, meraih 50,29 persen suara.
Mahyeldi merupakan mantan wakil wali kota Padang perideo 2009-2014. Politisi PKS ini berpasangan mantan Sekretaris Daerah Kota Padang, Emzalmi.
Menurut Sekretaris Umum PKS Kota Padang, Muharlion, pasangan dengan nomor urut 10ini memperoleh suara 148.997 suara. Sementara pasangan lainnya, Desri Ayunda dan James Helywardi memperoleh 40,71 persen, dengan total perolehan 147.270 suara.
Pasangan Dersri Ayundan James Helywardi (DeJe) sebenarnya unggul di tujuh kecamatan. Namun, jarak perolehan suara yang tipis dengan pasangan incumben.
"Pasangan DeJe memang unggul di tujuh kecamatan. Tapi kita menang telak di empat kecamatan," ujarnya.
Pasangan Mahyeldi-Emzalmi (Mahem) menang di Kecamatan Kuranji dengan memperoleh 61,47 persen, di Pauh memperoleh 50,80 persen, Padang Timur unggul 50,31 persen dan Padang Utara 53,89 persen.
Mahyeldi Ansharullah meminta para relawannya jangan euforia dulu. Sebab, ini baru perhitungan sementara dari pihaknya. "Keputusan hasil ada di tangan KPUD Kota Padang," ujarnya.
Pilkada Padang dilakukann di 1532 Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang tersebar di 104 kelurahan di 11 kecamatan di Kota Padang. Pemungutan dimulai pukul 07.00 wib hingga 13.00 WIB, untuk memilih dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.
Pilkada Kota Padang dilangsungkan dua putaran. Pada pilkada putaran pertama, Mahem memperoleh 92.218 suara atau 29,46 persen. Di posisi kedua, ada Dersri Ayunda dan James Helywardi dari jalur perseorangan dengan perolehan suara 59.845 atau 19,11 persen.
Anggota KPUD Padang, Syahbana Syam mengatakan, saat ini sedang dilakukan rekapitulasi tingkaat kelurahan hingga besok. Pada Sabtu hingga Minggu akan dilakukan rekapitulasi tingkat kecamatan.
"Lalu, rekapitulasi di KPU Padang akan dilakukan Senin hingga Selasa," ujarnya. Sementara, penetapan hasil Pilkada putaran kedua akan dilakukan pada Selasa, 11 Maret 2014.
ANDRI EL FARUQI
Berita terkait
Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah
22 Agustus 2016
Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.
Baca SelengkapnyaKPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan
12 Juli 2016
Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.
Baca SelengkapnyaKajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada
29 Juni 2016
KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.
Baca SelengkapnyaPemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan
19 Juni 2016
Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.
Baca SelengkapnyaHari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna
19 Juni 2016
Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang
6 Juni 2016
Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.
Baca SelengkapnyaSyarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin
6 Juni 2016
Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.
Baca SelengkapnyaDisahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik
5 Juni 2016
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.
Baca SelengkapnyaUndang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS
2 Juni 2016
PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.
Baca SelengkapnyaDPR Sahkan Undang-Undang Pilkada
2 Juni 2016
DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.
Baca Selengkapnya