Keamanan Percetakan Kartu Suara di Jateng Lemah  

Reporter

Editor

Raihul Fadjri

Rabu, 12 Februari 2014 09:45 WIB

Sejumlah pekerja mengecek dan melipat surat suara Pemilu, di salah satu percetakan pemenang tender pencetakan surat suara, di Jakarta, Minggu (9/2). Pencetakan surat suara sudah mulai dilakukan jelang pemilu untuk DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota pada 9 April mendatang. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Semarang - Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah menilai kemanan di percetakan pencetak surat suara untuk Pemilu 2014 sangat kurang dan lemah. “Keamanan masih sangat kurang dan lemah, terutama di percetakan PT Bawen Mediatama,” kata Ketua Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah Abhan Misbah kepada Tempo, Rabu, 12 Februari 2014.

Penilaian ini berdasarkan hasil inspeksi mendadak Badan Pengawas ke sejumlah perusahaan pencetak surat suara beberapa waktu lalu. Selain inspekasi ke PT Bawen Mediatama di Jalan Gatot Subroto No 26, Bawen, Jawa Tengah, Badan Pengawas juga mendatangi percetakan pencetak surat suara PT Pura Barutama, Jalan AKBP Agil Kusumadya No 203, Kudus, Jawa Tengah.

Abhan mendesak Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah memperketat keamanan dalam proses pencetakan surat suara untuk Pemilu 2014. Menurut dia, agar kertas suara selama masa pencetakan tidak ada penyelewengan dan penyalahgunaan, dia meminta penambahan personel aparat keamanan dalam menjaga di percetakan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Tengah Joko Purnomo mengakui keamanan dalam proses pencetakan memang kurang. “Itu betul,” kata Joko. Sebab, personel aparat keamanan berseragam yang menjaga pencetakan hanya satu dua orang. KPUD Jawa Tengah sudah berkoordinasi dengan kepolisian dan pihak pencetakan. Hasilnya, ternyata ada aparat keamanan yang berseragam dan ada yang tidak. “Ada aparat kemanan yang berjaga terbuka, tetapi ada juga yang melakukan penjagaan secara tertutup. Yang keamanan tertutup tidak mungkin bisa kami jelaskan,” kata Joko.

Selain itu, di internal perusahaan percetakan juga sudah diberlakukan standar keamanan. Misalnya, seluruh pegawai yang bekerja mencetak kartu suara diperiksa satu per satu. Pada saat masuk ke dalam percetakan dilarang membawa apa pun. Joko memastikan proses pencetakan kartu suara di Provinsi Jawa Tengah berjalan lancar. “Belum ada kendala yang berarti,” kata Joko.

ROFIUDDIN

Berita Terpopuler
Jokowi Datang, Pemakaman Buba
Airin Diperiksa KPK Terkait Kasus Alkes Banten
Prabowo Mantap Pilih Hatta
KRI Usman Harun, Tak Ada Niat RI Buka Luka Lama
Diperiksa KPK, Airin Tak Hadiri Koordinasi Pemilu

Berita terkait

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

5 jam lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

2 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

3 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

3 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

4 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

4 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

6 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

7 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

8 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya