TEMPO.CO, Magelang - Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Desa Budiman Sudjatmiko optimistis masyarakat desa tidak tergiur politik uang setelah pengesahan aturan itu. Salah satu poin penting undang-undang itu adalah kucuran dana desa yang diambil dari APBN sebesar 10 persen dari dana transfer daerah.
Menurut dia, kepala daerah yang ingin mencalonkan diri akan sulit mempengaruhi masyarakat desa dengan politik uang karena desa memiliki modal uang yang cukup. Masyarakat gampang menolak calon pemimpin yang hanya bermodalkan uang dan tampang.
Mereka akan berusaha memilih pemimpin yang benar-benar memahami persoalan desa. ”Undang-Undang Desa mengajarkan politik yang bermartabat,” kata Budiman pada talk show Forum Desa Nusantara di Desa Sambak, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Sabtu, 8 Februari 2014.
Forum Desa Nusantara berlangsung hingga Ahad, 9 Februari 2014. Selain talk show, Forum Desa Nusantara juga menampilkan sejumlah kesenian tradisional masyarakat desa dari sejumlah daerah. Beberapa kesenian tradisional itu yakni Tari lengger asal Banyumas,Tari Dolalak dari Purworejo , Topeng ireng dan Janthilan dari Magelang,Wayang Kulit dari Yogyakarta, dan Tari Saman dari Aceh.
Seniman asal Jepang juga tampil dalam forum itu. Dia mementaskan tari Gambyong,sebuah tarian tradisional jawa. Seniman yang lahir di Nagoya itu bernama Kaori Okado. Kaori belajar di Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta. Selama tiga tahun ia mempelajari karawitan dan tari klasik Jawa, baik gaya Surakarta dan Yogyakarta.
Budiman yang juga politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan Undang-Undang Desa ini mengajarkan politikus belajar menguasai berbagai persoalan. Politikus menjadi tidak asal bicara ketika menyelesaikan persoalan. “Indonesia butuh politikus yang punya ide-ide progresif, bukan membangun pencitraan,” kata dia.
