Rhoma Irama Deklarasi Relawan Calon Presiden

Reporter

Editor

Raihul Fadjri

Jumat, 17 Januari 2014 17:32 WIB

Posko Pemenangan Rhoma Irama for Republik Indonesia (RIFORRI), yang terletak di Jl Dewi Sartika No 44, Jakarta Timur, Sabtu (14/12). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Balikpapan - Raja dangdut Rhoma Irama mendeklarasikan berdirinya kelompok relawan Rhoma Irama for Presiden RI (Riforri) di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat, 17 Januari 2014. RIFORRI nantinya digunakan untuk menggalang dukungan bagi Rhoma Irama terkait dengan pencalonannya sebagai Presiden RI. “Dukungan dari grass root luar biasa selama ini,” kata pedangdut senior ini seusai pendeklarasian Riforri.

Rhoma mengatakan, dia terus mengupayakan berdirinya RIFORRI di seluruh provinsi. Dia mengaku terpanggil untuk mewakili umat Islam dalam pemerintahan Indonesia dengan mengabdikan dirinya sebagai presiden. “Iklim politik saat ini mendesak saya untuk mewakili aspirasi Islam di Indonesia. Sekarang ini pembangunan Indonesia makin jauh dari nilai kemanusiaan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Rhoma menekankan komitmennya untuk memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia. Dia mendendangkan salah satu bait lirik lagunya yang berjudul Hak Asasi sebagai wujud sikap toleransi dalam bermasyarakat. “Lagu ini ada sejak tahun 1977, sehingga Rhoma selalu mendukung hak asasi manusia yang tidak melanggar Pancasila,” katanya.

Tapi Rhoma menolak permintaan penggemarnya agar mendendangkan salah satu lagu populernya itu. Bekas suami siri Angel Lelga ini beralasan tidak mampu bernyanyi tanpa diiringi grup Soneta. “Tidak ada Rhoma Irama tanpa Soneta, demikian pula sebaliknya. Itu sudah terjalin selama 40 tahun ini,” ujarnya.

SG WIBISONO

Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

1 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

3 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

5 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

6 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

6 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

7 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

7 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

9 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

9 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya