Ada di BBM Akil, Setya & Zainudin Bolos Paripurna

Rabu, 15 Januari 2014 14:11 WIB

Setya Novanto. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Dua politikus Golkar yang disebut-sebut terlibat kasus penyuapan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar membolos dari sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, 15 Januari 2013. Keduanya adalah Bendahara Umum Golkar Setya Novanto dan Ketua Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah Golkar Jawa Timur Zainuddin Amali.

Wakil Bendahara Golkar Anton Sihombing membenarkan ketidakhadiran mereka. Namun, dia membantah ketidakhadiran itu karena keduanya terlibat kasus yang kini bergulir di Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut. "Mereka punya kesibukan di daerah pemilihan yang tidak memungkinkan untuk hadir," ujarnya seusai rapat paripurna.

Setya dan Zainudin telah diperiksa KPK terkait kasus Akil. Mereka diduga ikut berperan dalam sengketa pilkada Jawa Timur. Keterlibatan mereka terungkap dari percakapan BBM antara Akil dan Zainudin. Akil Mochtar mengancam akan mengulang Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur jika tidak segera dibayar Rp 10 miliar. "Suruh mereka siapkan 10 m (Rp 10 miliar) saja kalau mau selamat," ujar Akil dalam dokumen yang diperoleh Tempo beberapa waktu lalu.

Dalam dokumen itu, Setya disebut Akil sebagai bos yang mendanai upaya mengamankan sengketa pemilihan kepala daerah Jawa Timur 2023. Pilkada tersebut berujung gugatan dari pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi. Mereka menggugat kemenangan calon petahana, Soekarwo-Saifullah Yusuf. Namun, gugatan itu ditolak hakim panel yang awalnya diketuai Akil.

TRI SUHARMAN

Berita Lain:
Anas Urbaningrum Ditahan, Dosen Unair Meminta Maaf
Mahfud Mengaku Heran Atas Pemilihan Akil Mochta
Soal Dugaan Suap Pilgub Jatim, Ini Kata Cak Imin
Kata Istrinya, Anas Urbaningrum Sedang Tirakat
Kado Tahun Baru Anas Urbaningrum Versi Ipar SBY

Berita terkait

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

23 jam lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

1 hari lalu

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

Kabar PKS gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran membuat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah keluarkan pernyataan pedas.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

2 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

5 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya