Pemilihan Bupati Cirebon Minim Partisipasi  

Reporter

Editor

Eni Saeni

Minggu, 29 Desember 2013 15:15 WIB

Surat Suara Pilkada. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Cirebon - Pemilihan Bupati Cirebon yang digelar hari ini, Ahad, 29 Desember 2013, sepi partisipasi pemilih. Sejumlah TPS pun terlihat kosong. Seperti yang terlihat di TPS 04 Kelurahan Kaliwadas, Kecamatan Sumber. Dari 407 pemilih, hanya 51 persen warga yang menggunakan hak pilihnya.

Di TPS inilah calon bupati Sri Heviyana bersama suaminya, Dedi Supardi, menyalurkan hak pilihnya. Sementara itu, di TPS 09 Kedungjaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, tercatat jumlah pemilih hanya 44,05 persen. "Jumlah pemilih yang menyalurkan hak suaranya hanya 163 orang," kata Ketua KPPS setempat, Gozi M.

Padahal jumlah pemilih dalam DPT di TPS itu tercatat 370 orang. Jumlah pemilih pada pilkada putaran kedua ini menurut Gozi menurun drastis dibandingkan pada putaran pertama lalu. "Saat itu warga yang memilih mencapai 85 persen," katanya.

Gozi mengatakan, karena minimnya dana yang digelontorkan pada putaran kedua ini, upaya sosilisasi pun menemui kendala.

Hal yang sama diungkapkan Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Iding Wahidin. "Minimnya dana di pilkada putaran kedua ini membuat kami kesulitan melakukan sosialisasi. Dananya hanya Rp 10,9 miliar," kata Iding. Dana ini dianggap Iding tidak cukup untuk terus menggenjot angka partisipasi pemilih pada pilkada putaran kedua.

Menurut Iding, KPU Kabupaten Cirebon sudah berupaya menggenjot tingkat partisipasi pemilih. Di antaranya dengan tidak membuat jadwal kampanye untuk kedua calon yang bertarung.

Hingga sore ini, penghitungan suara masih terus berlangsung. Calon bupati yang bertarung pada putaran ke-2 adalah pasangan Sunjaya Purwadi-Tasiya Soemadi di nomor urut 2 yang diusung oleh PDI Perjuangan dan pasangan Raden Sri Heviyana Supardi-Rakhmat yang diusung aliansi partai.




IVANSYAH


Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya