TEMPO.CO, Makassar - Kepala Dinas Koperasi Provinsi Sulawesi Selatan A.M. Yamin memasukkan usulan pengadaan mobil dinas dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang akan ia gunakan untuk operasional kerja dengan nilai anggaran Rp 500 juta.

"Iya, untuk kepala dinas," kata Yamin ketika ditanyai ihwal peruntukan mobil dinas tersebut oleh Ketua Komisi B DPRD Sulsel Aerin Nizar dalam rapat kerja di ruang Komisi B DPRD Sulawesi Selatan, Jumat, 13 Desember 2013.

Permintaan kendaraan dinas dengan harga fantastis ini juga ditanggapi sinis oleh Wakil Ketua Komisi B Dewan Sulawesi Selatan Kadir Halid. Kadir mengatakan harga kendaraan dinas yang diajukan oleh Kepala Dinas Koperasi Provinsi terlalu tinggi. "Ini merek mobilnya Hammer atau apa?" kata Kadir.

Kadir mengatakan, untuk mobil anggota DPRD Sulsel saja harga satu kendaraan dinas yang dianggarkan sekitar dua ratus juta lebih. "Ini harganya terlalu tinggi, harus diturunkan," kata Kadir.

Berbeda dengan Kadir, anggota Komisi B yang lain, Andi Yaqkin Padjalangi, mengatakan kendaraan dinas bagi eselon dua harus sesuai dengan peraturan yang dinilai dari kapasitas pergerakan maksimum kendaraan. "Yang ditetapkan kalau tidak salah 2000 cc, harga kendaraan ini bervariasi ada yang mencapai 300-an juta, jadi disesuaikan saja," kata Yaqkin

Sebelumnya, Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan juga menganggarkan penambahan tujuh mobil dinas bagi anggota Dewan. Lima mobil yang akan digunakan bagi para egislator berkapasitas 2000 cc dengan harga pasaran sekitar Rp 280 juta. Dua mobil lain yang akan digunakan untuk operasional umum berkapasitas 1500 cc dengan harga pasaran Rp 180 juta. Kendaraan dinas yang dimiliki oleh DPRD Sulawesi Selatan saat ini berjumlah 54 unit.

DEBRA AYUDHISTIRA

Berita Lain:
Aset Melimpah dan Rumah Mewah Hercules
Tiga Kerugian Jika Jokowi Nyapres
Spesifikasi Wah Pesawat Presiden RI
Pemilik Vila Bayar Massa Penolak Pembongkaran?
Jadi Model Iklan, Jokowi: Saya Ganteng Enggak?
Tolak Ditilang, Pria Berserban Jadi Tersangka