TEMPO.CO, Brebes - Meski sejak awal perencanannya menuai kritik dari para pegiat antikorupsi, Pemerintah Kabupaten Brebes tetap membeli tiga mobil dinas baru. Satu mobil Toyota Fortuner untuk Wakil Bupati dan dua Nissan X Trail untuk Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Pengadilan Negeri Brebes.

Pembelian tiga mobil mewah itu menelan anggaran sekitar Rp 1,5 miliar. "Ketua DPRD kan punya tiga mobil dinas. Untuk efisiensi, mending yang dua dipinjamkan," kata koordinator Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak), Darwanto, dalam diskusi "Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Idza-Narjo" di kantor DPRD Brebes, Senin, 9 Desember 2013.

Diskusi tersebut digelar Gebrak, LSM di bawah jaringan Indonesia Corruption Watch (ICW), untuk memperingati hari antikorupsi sedunia. Selain Bupati dan Wakilnya, Narjo, diskusi tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Brebes dan para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Menurut Darwanto, gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang bersahaja belum menular ke para kepala daerah. Saat mengunjungi Kecamatan Bumiayu, Brebes, akhir November lalu, Gubernur Ganjar tetap setia pada mobil dinas Toyota Inova. Padahal, Bumiayu berada di wilayah perbukitan yang medannya terjal dengan kondisi jalan rusak parah.

Darwanto mengatakan, pembelian tiga mobil mewah itu sangat timpang dengan predikat Brebes sebagai daerah termiskin di Jateng. Terlebih, dua dari tiga mobil dinas itu untuk dua pejabat instansi vertikal yang dinilai melanggar konstitusi. Sebab, instansi vertikal adalah kepanjangan tangan dari departemen pusat di daerah.

"Ini melanggar konstitusi," ujar Darwanto. Sebab, Pasal 10 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pemerintah daerah tidak berwenang menyelenggarakan urusan pemerintah pusat, salah satunya bidang yustisi.

Namun kritikan dari Gebrak ini ditanggapi enteng oleh Bupati Brebes Idza Priyanti. "Mobil dinas itu sebagai bentuk kerja sama yang baik (dengan instansi vertikal)," kata Idza kepada Tempo.

Idza tidak membantah jika masih ada beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Brebes yang memiliki mobil dinas lebih dari satu. "Ke depannya akan kami evaluasi," ujarnya. Idza juga mengaku akan memikirkan pola kepemimpinan bersahaja Gubernur Ganjar yang bersahaja, salah satunya dalam pemilihan mobil dinas yang jauh dari kesan mewah.

Diskusi yang memakan waktu sekitar tiga jam itu diakhiri dengan penandatanganan pakta integritas antikorupsi. Pakta itu memuat perjanjian bahwa seluruh pejabat di Brebes akan mengundurkan diri jika terbukti korupsi. "'Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Idza-Narjo' ini hanya sekali. Kalau tahun depan tidak ada perubahan, kami akan demonstrasi besar-besaran," kata Darwanto.

DINDA LEO LISTY