TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Harian Partai Demokrat Syariefuddin Hasan membantah jika kader partainya disebut mengkritik Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Syarief mengatakan apa yang disampaikan oleh kadernya adalah masukan agar Jokowi bisa bekerja lebih keras untuk membenahi Jakarta.

"Jika ada kader menyerang dengan tidak proporsional, itu bukan fatsun Partai Demokrat," kata Syarief saat dihubungi, Jumat, 8 November 2013. Dia mengatakan kader Partai Demokrat justru harus mendukung Jokowi karena Gubernur DKI Jakarta merupakan bagian dari pemerintah.

Dia mengingatkan siapa saja boleh memberi masukan kepada Gubernur DKI Jakarta. Sebagai partai pendukung pemerintah, kader Demokrat diminta bersikap mendukung kebijakan pemerintah, termasuk menyampaikan saran kepada Gubernur. "Kader jangan bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah daerah," kata dia.

Terkait dengan kritik Presiden SBY kepada Jokowi, Syarief mengatakan bahwa hal itu bukan kritik. Presiden SBY justru meminta pengusaha untuk mendekati Jokowi agar bisa memperoleh kemudahan investasi dan mempercepat pembangunan infrastruktur. Dia mengatakan sudah ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan daerah. "Contohnya, kemacetan adalah wewenang gubernur," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan tanggung jawab kemacetan parah di Ibu Kota ada di pundak Jokowi. Ini disampaikan SBY saat menjawab pertanyaan dari beberapa perdana menteri dari negara-negara Asia Tenggara dalam pertemuan East Asian Summit 2013.

WAYAN AGUS PURNOMO