Hamdan Zoelva Jadi Ketua MK Gantikan Akil Mochtar

Reporter

Jumat, 1 November 2013 16:02 WIB

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Hakim Konstitusi memilih Hamdan Zoelva sebagai pengganti Ketua MK, Akil Mochtar, Jumat, 1 November 2013. Ia mendapatkan lima suara, sedangkan Arif Hidayat mendapat tiga suara.

Akil Mochtar ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dugaan suap pemilihan di Kabupaten Gunung Mas dan Lebak. Majelis Kehormatan MK memutuskan Akil melanggar kode etik dan memberhentikan Akil secara tidak hormat.

Hamdan menjadi hakim konstitusi sejak 2010. Sebelumnya, Hamdan merupakan anggota DPR periode 1999-2004 dari Partai Bulan Bintang. Hamdan diangkat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2016.

Pemilihan Ketua MK berlangsung terbuka. Delapan hakim memiliki hak suara. Pada pemilihan wakil ketua, Arief Hidayat akhirnya terpilih menggantikan Hamdan Zoelva. Arief memperoleh lima suara, sedangkan Patrialis Akbar memperoleh tiga suara. Pemungutan suara wakil ini lebih alot karena hasil pemilihan tak ada calon yang memperoleh lebih dari setengah suara total sehingga dua kali diulang.

REZA ADITYA

Berita populer:

Andi Ayyub Sesumbar Tak Ada yang Berani Menangkap
Ulah Roy Suryo di Garuda Versi Ajudan
Rumah Mewah Heru Sulastyono Bertebaran di Serpong
Perusakan Rumah, Sopir Adiguna Sutowo Tersangka
Istri-istri Para Koruptor

Berita terkait

MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

Terdapat 16 partai politik yang mendaftarkan diri dalam sengketa Pileg 2024.

Baca Selengkapnya

PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

1 hari lalu

PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

Salah satu yang diajukan PPP adalah perkara nomor 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tentang sengketa hasil pemilihan DPRD Kota Serang, Banten.

Baca Selengkapnya

MK Siapkan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim Konstitusi

1 hari lalu

MK Siapkan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim Konstitusi

MK akan menangani ratusan perkara sengketa Pileg 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

1 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

1 hari lalu

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua KPK Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Berikut Sejumlah Kontroversi Nurul Ghufron

1 hari lalu

Wakil Ketua KPK Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Berikut Sejumlah Kontroversi Nurul Ghufron

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho, mendapat sorotan publik. Berikut sejumlah kontroversi Nurul Ghufron.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pileg, Mantan Ketua DPD Irman Gusman Minta Pemungutan Suara Ulang di Sumbar

1 hari lalu

Sengketa Pileg, Mantan Ketua DPD Irman Gusman Minta Pemungutan Suara Ulang di Sumbar

Dalam sengketa Pileg yang diajukan ke MK, Irman Gusman menuntut empat hal. Apa saja?

Baca Selengkapnya

MK Catat 297 Perkara Sengketa Pileg, Mulai Sidang Pekan Depan

1 hari lalu

MK Catat 297 Perkara Sengketa Pileg, Mulai Sidang Pekan Depan

MK telah meregistrasi 297 perkara sengketa pileg. Sidang perdana dilakukan pada pekan depan.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

2 hari lalu

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.

Baca Selengkapnya