TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan menggelar pemeriksaan terhadap dua hakim konstitusi dan satu panitera serta dua panitera pengganti secara tertutup, malam ini, Kamis, 10 Oktober 2013. Pemeriksaan itu menyangkut kasus suap yang menyeret Ketua nonaktif MK, Akil Mochtar, yang kini menjadi tersangka kasus suap di Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Yang diperiksa kan hakim, jadi tertutup. Pemeriksaan panitera serta panitera pengganti juga terkait dengan substansi perkara, jadi juga tertutup" kata Janedjri M Gaffar, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, di gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis, 10 Oktober 2013.
Dua hakim yang diperiksa adalah Maria Farida Indrati dan Anwar Usman. Sementara panitera yang diperiksa adalah Kasianur Sidauruk serta panitera pengganti Saiful Anwar dan Wiwik Budi Wasito.
Maria Farida Indrati dan Anwar Usman tercatat dalam risalah sidang perkara Nomor 121/PHPU.D-XI/2013 dan 122/PHPU.D-XI/2013 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pemilukada Kabupaten Gunung Mas, menjadi panel hakim bersama Akil Mochtar untuk memeriksa perkara itu.
Pemeriksaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang diketuai Harjono itu akan berlangsung pukul 7 malam nanti. Kemarin malam, Harjono bertandang ke KPK untuk melakukan kerja sama pengusutan perkara suap Akil Mochtar. Menurut Janedjri, KPK bersedia membuka akses luas bagi Majelis Kehormatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Akil Mochtar di KPK.
NURUL MAHMUDAH
Berita Terpopuler:
Inikah Foto Daryono, Sopir 'Misterius' Akil?
Andik Jadi Berita Utama di Jepang
Bisnis Istri Akil dari Perkebunan hingga Batu Bara
Pengacara: Wawan Suami Airin Kaya Sejak Kecil
KPK Panggil Ratu Atut di 'Jumat Keramat'
Berita terkait
MK Tunda Pemeriksaan Delapan Sengketa Pileg 2024 di Papua Tengah
9 jam lalu
Papua Tengah menjadi wilayah dengan jumlah sengketa Pileg 2024 terbanyak di MK, dengan total 26 perkara.
Baca SelengkapnyaKonfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah
23 jam lalu
Idham menjelaskan bahwa KPU Papua Tengah sudah pernah diminta klarifikasi mengenai keterlambatan rekapitulasi suara di Kabupaten Puncak.
Baca SelengkapnyaHakim MK Arsul Sani Guyon Soal Kekalahan MU di Sidang PHPU Pileg 2024
1 hari lalu
Hakim MK Arsul Sani sempat berkelakar dengan Komisioner KPU di ruang sidang soal kekalahan tim sepak bola favoritnya, Manchester United.
Baca SelengkapnyaSidang Sengketa Pileg 2024 di MK Dilanjut, Hari Ini Periksa 63 Perkara
1 hari lalu
MK kembali menggelar sidang sengketa PHPU hasil Pileg 2024. Agenda hari ini akan memeriksa 63 perkara dengan sistem tiga panel dengan masing-masing tiga hakim konstitusi.
Baca SelengkapnyaHakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip
1 hari lalu
Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.
Baca SelengkapnyaHakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg
2 hari lalu
Hakim MK Saldi Isra, melemparkan guyonan alias candaan mengenai Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2024 dalam sidang sengketa pileg.
Baca SelengkapnyaKala Sistem Noken dalam Pileg 2024 di Papua Tengah Dirundung Masalah
2 hari lalu
Hakim MK kembali menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.
Baca SelengkapnyaHakim MK Tegur KPU karena Tak Bawa Hasil Noken di Sidang Sengketa Pileg Papua Tengah
2 hari lalu
Hakim MK Enny Nurbaningsih menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.
Baca SelengkapnyaHakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg
2 hari lalu
Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini
Baca SelengkapnyaHari Ini MK Gelar Sidang Lanjutan Pemeriksaan Sengketa Pileg, Ada 55 Perkara
2 hari lalu
MK kembali menggelar sidang sengketa Pemohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum hasil Pemilihan Legislatif 2024, Senin, 6 Mei 2024.
Baca Selengkapnya