Alex Noerdin Tak Ingin Menyalahkan Akil Mochtar  

Reporter

Senin, 7 Oktober 2013 12:28 WIB

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar dihujani pertanyaan oleh sjeumlah wartawan usai menjalani pemeriksaan narkoba oleh BNN di Gedung KPK, Jakarta, (06/10). TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Palembang - Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin menyatakan tak ingin ikut berpolemik atas status Akil Muktar sebagai tersangka penyuapan oleh KPK. “Soal itu saya tak ingin berkomentar,” kata dia, Senin, 7 Oktober 2013.

Alex dan pasangannya, Ishak Mekki, adalah kubu tergugat yang dikalahkan MK dalam pemilihan yang berlangsung pada 6 Juni lalu. Saat itu, Mahkamah Konstitusi memutuskan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan harus mengulang pemungutan suara di empat kabupaten/kota dan seluruh tempat pemungutan suara di Kecamatan Warkuk, Ogan Komering Ulu Selatan.

Selasa besok, Mahkamah Konstitusi akan memutuskan hasil gugatan dua kandidat lainnya berdasarkan hasil pemungutan suara ulang (PSU) pada 4 September lalu. KPU Sum-Sel memastikan jika suara PSU dan non-PSU digabungkan maka pasangan Alex dan Ishak unggul atas 3 kandidat lain.

Ditemui seusai menghadiri rapat paripurna DPRD Sumatera Selatan, Alex yakin MK akan memutuskan apa yang terbaik dan paling tepat sesuai hukum yang berlaku. Dia mengajak rakyat Sumatera Selatan menerima apapun keputusan MK. "Jangan ada lagi gugatan apapun karena waktu dan APBD kita banyak terbuang," ujar Alex.

Sekretaris tim pemenangan pasangan Herman Deru-Maphilinda Boer, Tarech Rasyid, juga tetap meyakini MK akan memenangkan gugatan mereka atas dugaan pelanggaran pasangan Alex-Ishak. Dihubungi secara terpisah, Tarech mengakui tidak ada persiapan khusus yang akan dilakukan timnya menjelang keputusan Mahkamah Konstitusi. "Semua saksi dan barang bukti sudah kami sampaikan di MK," katanya.




Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya