Polisi Amankan Kabupaten Sumba Barat Daya  

Reporter

Kamis, 3 Oktober 2013 13:40 WIB

ANTARA/Rahmad

TEMPO.CO, Kupang - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) mengerahkan sekitar 700 personel untuk mengamankan Kabupaten Sumba Barat Daya, yang terus memanas akibat sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati.

"Kami terus melakukan pendekatan untuk menghindari terjadinya bentrokan," ujar Kapolda NTT Brigadir Jenderal Untung Yoga Ana kepada wartawan di Kupang, Kamis, 3 Oktober 2013. Ratusan personel polisi tersebut berasal dari Polres Sumba Barat 500 orang dan satu kompi Brimob dari Polda NTT.


Kekisruhan akibat sengketa pilkada, kata Untung Yoga Ana, diperparah oleh aksi masyarakat setempat yang menjadikan pilkada sebagai ajang perjudian. Pihak yang kalah terus menuntut agar dilakukan pemilihan ulang sehingga bentrokan rawan terjadi.

Berdasarkan data yang dihimpun Tempo, konflik pilkada Sumba Barat Daya yang berlangsung pada 5 Agustus 2013 muncul lantaran keputusan KPU setempat yang berubah-ubah.


Dalam rapat pleno penghitungan suara 10 Agustus 2013, KPU menetapkan pasangan Markus Dairo Tallu-Ndara Tanggu Kaha sebagai pemenang dan meraih 81.543 suara (47,62 persen). Sedangkan duet petahana Kornelis Kodi Mete-Daud Lende Umbu Moto meraih 79.498 suara (46,43 persen) dan pasangan Jacob Malo Bulu-John Mila Mesa Geli meraih 10.179 suara (5,94 persen).

Namun, pada Kamis, 26 September 2013, KPU Sumba Barat Daya melakukan rapat pleno penghitungan suara ulang. Hasilnya berbalik dari rapat pleno sebelumnya. Duet inkumben, Kornelis Kodi Mete-Daud Lende Umbu Moto dinyatakan sebagai pemenang dengan perolehan suara terbanyak, yakni 80.344 suara (50,38 persen). Sedangkan pasangan Markus Dairo Tallu- Ndara Tanggu Kaha mendapat 68.371 suara (42,87) dan Jakob Mano Bulu-Johanis Mila Mesa 10.759 suara (6,74).


Penghitungan ulang hasil pilkada dilakukan setelah adanya temuan manipulasi suara, yang diduga dilakukan oleh pasangan calon Markus Dairo Tallu-Ndara Tanggu Kaha. Kasus tersebut ditangani oleh polres setempat.

Ketua KPU setempat Johanis Billi Kii beralasan, penghitungan ulang hasil pilkada untuk menindaklanjuti hasil proses hukum polres.


Akibat keputusan KPU yang berubah-ubah, kondisi keamanan di Kabupaten Sumba Barat Daya terus bergolak. Terjadi bentrokan antar warga sejak 30 Agustus 2013. Situasi keamanan kian memanas setelah rapat pleno penghitungan suara ulang. Tercatat tiga korban jiwa dan ratusan rumah dibakar akibat bentrokan yang terus terjadi.

YOHANES SEO


Advertising
Advertising

Berita Terpopuler:




Jaksa Koboi Serpong Jadi Tersangka
Ini Kronologi Kematian Holly Angela
Ketua BPK: Suami Holly Bertugas Awasi Kedutaan
CCTV Buram, Polisi Kesulitan Dalami Kematian Holly




Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya